Pemprov DKI Akan Paksa Pemilik Utilitas Bangun "Ducting"

Jakarta - Melihat semrawutnya jaringan utilitas bawah tanah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memaksa pemilik utilitas bawah tanah untuk membangun ducting atau tempat khusus jaringan kabel, supaya tertata rapi.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengatakan bahwa pembuatan ducting bukan dikarenakan ada monopoli penempatan jaringan utilitas di bawah tanah. Namun menurutnya, hal itu lebih kepada penataan kabel-kabel jaringan yang saat ini tidak teratur sama sekali.

Oleh karena itu, untuk melakukan penataan kabel-kabel jaringan seperti kabel telepon, fiber optic, listrik dan kabel lainnya, Pemprov DKI menurutnya akan memaksa pemilik utilitas membangun ducting bersama. Ducting itu akan menjadi tempat khusus bagi utilitas bawah tanah.

Sehingga menurut Ahok, saat dilakukan perbaikan jalan atau pembangunan jalan layang, hingga pembangunan transportasi berbasis rel seperti MRT dan monorel, tidak akan terganggu hanya karena jaringan utilitas yang tidak teratur.

"Kalau pemasangan kabel optic itu, tidak ada monopoli. Itu kan masing-maging. Tapi kita mau rapikan penataan kabel-kabel di bawah tanah. Kita mau paksa bikin ducting untuk utilitas bawah tanah. Jadi, bikin ducting bersama semua pemilik utilitas," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (19/8).

Untuk pembangunan ducting tersebut, lanjut Ahok, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Rencana itu sendiri menurutnya sudah dibahas bersama Direktur Telekomunikasi Kemkominfo, Ismail. Selain itu, pihaknya menurut Ahok, juga ingin memberikan kontribusi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait penataan utilitas di Indonesia.

"Kami sudah bicarakan dengan Direktur Telekomunikasi di Kemkominfo, Pak Ismail. Pembuatan ducting diserahkan kepada kita. Tapi kita nggak bisa tender. Tapi nanti, kita mau kasih sumbang sampai ke sekretariat untuk RUU. Itu kan sudah ada," ujarnya.

Ahok mengungkapkan, saat dirinya resmi menjabat Wagub DKI Jakarta, kondisi jaringan utilitas bawah tanah di Jakarta sendiri memang sudah berantakan dan semrawut. Sama halnya dengan tiang-tiang Base Transceiver Station (BTS) yang menjamur di Jakarta.

"Kita masuk Jakarta ini sudah penuh dengan kabel. Nah, sama seperti tiang-tiang BTS yang nggak bayar. Dulu tahu nggak, bayar BTS itu cuma berapa? Rp1 juta per tahun atau per pasang gitu. Sekarang kita mau naikin menjadi Rp100 juta. Dulu mereka dapat Rp75 juta untuk dapetin semua izin-izin. Tapi tidak ada bukti kan," paparnya pula.