Australia Tegaskan Tak Mendukung Pelayaran Aktivis "Papua Merdeka"

Jakarta - Pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Bob Carr, menegaskan bahwa mereka tidak mendukung, bahkan cenderung menyalahkan, langkah sejumlah aktivis yang akhir pekan lalu melakukan pelayaran ke Papua dalam rangka mendukung gerakan "Papua Merdeka".

Hal itu diungkapkan oleh Carr dalam sebuah wawancara dengan Radio National, Senin (19/8). Sebagaimana rilis dari Departemen Luar Negeri (DFAT) Australia yang disampaikan hari ini, Carr menegaskan sikap pemerintahannya terhadap aksi pelayaran yang disebut dengan nama "freedom flotilla" itu.

"Ini bukan masalah izin berlayar. Mereka harus mematuhi hukum negara yang akan mereka masuki, dan Indonesia telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka melanggar hukum Indonesia dengan pergi ke sana tanpa visa, tanpa izin," ungkap Carr, saat ditanya soal izin maupun dukungan terhadap langkah aktivis tersebut.

"Kami telah menyampaikan kepada mereka, melalui Departemen Luar Negeri (DFAT) Australia, bahwa tindakan mereka tidak didukung oleh Australia. Hal ini sangat keliru," tambahnya.

Lebih jauh, Carr memberikan padangan khusus, bahwa apa yang disebut "diperjuangkan" oleh kelompok aktivis itu, menurutnya hanyalah "memberi harapan palsu" bahwa kemerdekaan bagi Provinsi Papua ada dalam agenda internasional, padahal hal itu tidak benar.

"Dunia mengakui kedaulatan Indonesia, sama seperti kita. Kita mengakuinya melalui Perjanjian Lombok, dan kedua pihak politik (Partai Buruh dan Konservatif) Australia mendukung posisi ini," tegasnya.

Carr juga mengungkapkan bahwa menurutnya, pelayaran ini maupun tindakan serupa, tidak akan mengganggu hubungan Australia dengan Indonesia, karena sikap atau posisi Australia sendiri sejak awal sudah jelas.

"Kami sudah lama mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi-provinsi (di) Papua. Dan juga sepengetahuan saya, aspirasi penduduk provinsi-provinsi (Papua dan Papua Barat) tersebut adalah untuk memiliki otonomi dan kemajuan ekonomi, dan (pemerintah) Indonesia bekerja sama dengan para pemimpin kedua provinsi tersebut mengenai hal itu," ujarnya.

"Presiden Yudhoyono telah berkomitmen untuk otonomi dan kemajuan ekonomi. Indonesia sedang bekerja keras untuk mencapai hal itu," tegasnya lagi.

Dijelaskan Carr pula, apabila pada akhirnya mereka yang melakukan pelayaran tersebut terlibat masalah hukum di Indonesia, maka pemerintah Australia tak bisa membantu banyak selain dari memberikan dukungan konsuler biasa. "Hukum Indonesia yang akan diterapkan. Mereka telah disarankan untuk tidak terlibat dalam aksi berisiko tinggi ini," tegasnya.

Sebagaimana disampaikan di bagian awal wawancara program "Breakfast" yang dipandu Fran Kelly tersebut, "freedom flotilla" diberitakan berlayar dari Cairns, Australia, pada Sabtu (17/8), untuk menuju Papua. Disebutkan, terdapat tiga kapal layar yang terlibat, dengan sekitar 20 warga Australia dan Papua di dalamnya.

Belum diketahui sudah sampai di mana perjalanan pelayaran kontroversial itu. Yang jelas, seperti diberitakan The Australian, kapal-kapal layar itu direncanakan sampai di Daru, Papua Nugini (PNG), pada akhir bulan ini, yang kemudian dari sana akan bertolak ke Papua. Sebelumnya, Menlu RI Marty Natalegawa juga sempat menyampaikan bahwa PNG sudah menyatakan menolak pelayaran para pendukung "Papua Merdeka" tersebut.