Disnakertrans DKI Telah Lima Kali Lakukan Survei KHL

Jakarta - Untuk menentukan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) DKI Jakarta mengaku telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sejak bulan Maret hingga Juli 2013.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Priyono menyatakan, pihaknya telah melakukan survei KHL sebanyak lima kali, yaitu mulai dari bulan Maret hingga Juli 2013. Dari hasil survei KHL 2013 sementara yang didapat pada bulan Juli, KHL di Jakarta menurutnya baru mencapai Rp1.915.000 per bulan.

Seharusnya, menurut Priyono pula, pada bulan Agustus, survei KHL yang keenam dilakukan. Namun karena bertepatan dengan pelaksanaan bulan puasa, maka survei itu ditunda pelaksanaannya.

"Survei sudah dilakukan lima kali. Hanya, yang keenam kalinya tidak dilaksanakan, karena bulan puasa. Sekarang tinggal dua kali survei KHL yang akan kami laksanakan," kata Priyono di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (3/9).

Dua survei yang dilaksanakan pada bulan September dan akan dilanjutkan pada bulan Oktober 2013, lanjut Priyono, akan berkaitan dengan transportasi dan perumahan. Karena menurutnya dalam dua jenis komponen ini telah terjadi perubahan-perubahan yang harus disesuaikan.

Contohnya adalah bila pada survei KHL sebelumnya, transportasi mengacu kepada busway, karena waktu itu biaya transportasi yang paling mahal di Jakarta adalah busway. Kini, dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), semua itu akan dikaji lagi. Begitu juga dengan perumahan, karena ada kenaikan tarif dasar listrik.

"Untuk transportasi, komponen BBM naik. Kami belum tahu, bisa-tidak kira-kira mempengaruhi KHL. Nanti sesuai survei kita di lapangan. Begitu juga dengan perumahan, terkait listrik dan air, sebenarnya sudah ada ketentuannya. Tapi ini lagi kita survei lagi. Akan jadi bahan survei di bulan ini dan Oktober mendatang," jelasnya.

Menurut Priyono pula, pertimbangan komponen perumahan dimasukkan dikarenakan program penyediaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) belum memenuhi kebutuhan para pekerja atau buruh. Artinya, jumlah rusunawa yang ada di Jakarta belum sebanding dengan jumlah buruh di ibukota.

Priyono menegaskan, setelah survei KHL 2013 selesai dilakukan, maka ditargetkan penetapan UMP akan dilakukan pada akhir Oktober 2013. Sampai saat ini, komponen yang dimasukkan ke dalam KHL sendiri menurutnya masih sebanyak 60 item, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja.

"Penetapan direncanakan akhir Oktober. Instruksi Presiden (Inpres) belum bisa dijadikan bahan pertimbangan, karena belum diteken kok. Untuk besarannya, saya belum bisa ngomong. Kan saya bukan paranormal. Tapi yang pasti, komponen KHL masih 60 item, sesuai dengan peraturan menteri," tukasnya.