Pemprov DKI Diminta Segera Terapkan ERP

Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendesak Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta.

Karena kebijakan tersebut merupakan jurus ampuh untuk menangkal pertambahan volume kendaraan di Jakarta sebagai dampak kebijakan mobil murah.

Ketua DTKJ, Azas Tigor Nainggolan, menegaskan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor baik melalui jalan berbayar elektronik atau ERP maupun nomor polisi kendaraan ganjil genap sudah sangat diperlukan di ibu kota.

Karena itu, DTKJ mendesak Pemprov DKI untuk segera menerapkan ERP atau kebijakan ganjil genap tanpa harus menunggu pembelian ratusan armada bus untuk transportasi umum.

"Saya mau katakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Segera terapkan ERP atau ganjil genap. Jangan tunggu ada busnya dulu. Singapura saja menerapkan ERP dulu, baru menyediakan 100 unit bus. ERP harus segera dijalankan, jangan pikirkan soal mobil murah," tegas Tigor di sela-sela acara Diskusi DTKJ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/9).

Menurutnya, kebijakan ERP atau ganjil genap pasti akan mendapat dukungan warga Jakarta. Karena dampak dari penerapan kebijakan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini sama halnya dengan kebijakan penertiban parkir liar dengan mencabut pentil ban kendaraan bermotor.

Kebijakan ini mendapatkan dukungan positif masyarakat yang langsung merasakan arus lalu lintas menjadi lancar. Karena parkir liar di badan jalan menghilang.

"Tindakan cabut pentil ban kendaraan motor itu sudah tepat. Itu didukung masyarakat karena mereka langsung merasakannya, jalan jadi lancar. Ini harus terus dilanjutkan hingga ERP atau ganjil genap diterapkan," ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan Pemprov DKI akan segera menerapkan ERP di Jakarta. Karena salah satu cara untuk menangkal pertumbuhan kendaraan bermotor akibat kebijakan mobil murah adalah dengan menerapkan ERP.

"Kamu boleh punya mobil banyak. Kamu lewat jalan, bayar. Kita akan segera terapkan ERP di Jakarta, kalau perlu sekalian bayar Rp 100.000. Lalu kalau kami nggak punya garasi, parkir di badan jalan raya, kami cabut pentilnya," tegas Ahok.