Kongres Rakyat Papua Diduga Digerakan Aktor Intelektual

Gerakan separatis yang ada di Bumi Cenderawasih tidak lepas dari kekecewaan masyarakat Papua dengan kondisi ekonomi yang tidak mensejahterakan rakyat.

Ketua Komisi I DPR RI  Mahfudz Siddiq menilai Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Abepura tidak bisa ditolerir. Kegiatan itu harus dipadamkan, sebab diduga  ada aktor intelektual bermain di dalamnya. Namun, aparat juga harus hati-hati sehingga tidak memakan korban jiwa.

"NKRI sesuatu yang harus kita jaga, namun jangan sampai menghilangkan nyawa orang demi alasan keamanan," tegasnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10).

Menurut dia, gerakan separatis yang ada di Bumi Cenderawasih tidak lepas dari kekecewaan masyarakat Papua dengan kondisi ekonomi yang tidak mensejahterakan rakyat. Karena itu, penanganan gejolak di Papua seharusnya menggunakan pendekatan, bukan kekerasan.

"Sebetulnya gerakan separatisme itu adalah wujud dari ketidakpuasan pembanguan ekonomi, jadi menurut saya itu dulu yang harus dijawab Pemerintah Pusat," tutur politisi PKS itu.

Dia menambahkan, Papua sebetulnya bisa lebih baik dengan adanya status daerah otonomi khusus maupun dana otsus. Namun, dana tersebut harus dipastikan sampai ke rakyat dan tak 'nyangkut' di pihak-pihak tertentu.

Pada KRP III beberapa hari lalu, TNI dan Polri membubarkan paksa kongres. Sayangnya, aksi itu memakan enam korban jiwa, yang ditengarai akibat pembubaran berbau kekerasan. Tak hanya itu, aparat juga menangkap sekitar 300 warga yang turut dalam kongres.