Pengamat: Perlu Diatur Jeda Politik untuk Hindari Dinasti Politik

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Hakam Naja, menilai politik dinasti akan menyebabkan menipisnya hak masyarakat secara luas dalam kompetisi jabatan publik.

"Karena hanya dimonopoli segelintir elit politik yang memiliki kekuasaan dan sumber daya besar," kata Hakam di Jakarta, Senin (14/10).

Karena itu, dia menilai perlu dibuat aturan khusus yang bisa mengakomodir rakyat biasa di luar dinasti politik tertentu untuk menjabat di posisi strategis.

"Misalnya, paling tidak ada satu periode tiap lima tahun, jabatan publik jeda dari keluarga petahana atau incumbent untuk mencalonkan diri," tukasnya.

Diketahui Presiden SBY sempat menyinggung soal politik dinasti yang dilakukan pejabat di daerah.

"Saya juga komunikasi dengan Mendagri, munculnya sejumlah kasus di daerah yang melibatkan pejabat-pejabat daerah dan ternyata pejabat-pejabat di daerah itu memiliki hubungan kekerabatan," ujar Presiden SBY saat konferensi persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10) lalu.

"Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) atau juga Undang-Undang tidak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintah, apakah ayah, ibu, anak, adik dan sebagainya itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan. Tetapi saya kira kita perlu memiliki norma batas kepatutan, yang patut itu seperti apa yang tidak patut itu seperti apa."

Menurutnya, yang berbahaya apabila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. Sebab 'godaan' terkait manipulasi hal itu akan sangat besar.