Kritikan Pers Terhadap SBY Seharusnya Dijadikan Bahan Evaluasi

Jakarta - Pemerintah diharapkan tidak serta merta menyalahkan pemberitaan yang negatif menyusul respons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa menjadi korban pers dalam sebuah acara di Kalimantan Selatan belum lama ini.

Namun sebaiknya pemerintah harus mengevaluasi.

Fungsionaris Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, menjelaskan seharusnya semua pihak memahami pers dengan benar, yaitu memberitakan fakta aktual di masyarakat sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Bahkan pers adalah pilar keempat dari demokrasi karena berperan sebagai penjaga kebebasan arus informasi.

Dalam konteks itu, sebagai seorang pemimpin negara yang demokratis, seharusnya presiden menyadari sepenuhnya akan fungsi dan tugas utama pers tersebut.

"Bukan malah menyalahkan pers yang banyak memberitakan hal yang aktual dan faktual di masyarakat," tegas Misbakhun di Jakarta, Jumat (25/10).

Dia menjelaskan, pemberitaan pers harus diterima oleh presiden dengan bijaksana dan hati terbuka. Menyalahkan isi pemberitaan tegas dia, menunjukkan bahwa presiden antikritik."

Pemberitaan media yang penuh kritik seharusnya juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi presiden SBY untuk memperbaiki pemerintahannya. "Kalau tidak ingin ada berita yang jelek soal presiden SBY dan pemerintahannya, SBY cukup dengan memperbaiki kinerjanya yang selama ini tidak jelas menjadi lebih baik," kata dia.

Menurut Misbakhun, jika kinerja presiden SBY dan jajarannya baik, otomatis media akan memberitakan hal yang baik. Perlu diingat, bahwa profil SBY di awal-awal menjadi presiden, berkat bantuan pemberitaan media yang bernada positif.

"Kalau kemudian saat ini media banyak memberikan kritik, maka presiden harus instropeksi diri dengan memperbaiki prestasi kerjanya bukan malahan menyalahkan pers," kata Misbakhun, yang juga caleg Dapil Jawa Timur II meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu.

Diketahui Presiden mengingatkan pers bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang berlebihan bisa melahirkan korupsi. Kecendrungan korupsi bukan hanya karena kuatnya kekuasaan, tetapi karena kebebasan dan kemerdekaan yang berlebihan. Artinya, kecenderungan praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan, tetapi juga oleh pers yang sangat bebas dan dominan.

Presiden meminta pers untuk memahami kondisi itu. Pers harus sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang berlebihan akan melahirkan korupsi. Dia berharap pers Indonesia tidak terjadi seperti itu.