DPR: Buruh Ingin Hidup Layak

Jakarta - Komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan kalangan buruh sangat buruk. Karena itulah, pemerintah harus lebih peka menyikapi tuntutan buruh.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah di Jakarta, Selasa (29/10).

"Terjadi kebuntuan dalam komunikasi antara pemerintah dan buruh serta pengusaha. Setiap orang kalau diajak bicara baik-baik pasti akan diladeni. Tapi kalau yang diajak bicara acuh, maka wajar buruh lakukan aksi. Pemerintah mesti lebih banyak dengarkan masalah buruh," kata Poempida.

Menurutnya, rencana aksi mogok buruh harus dianalisa oleh pemerintah. Dia berharap pemerintah tidak menganggap buruh berpolitik atau membuat masalah. "Buruh itu hanya orang-orang bawah yang ingin sejahtera. Buruh ingin hidup layak," ujarnya.

Dia menambahkan, para pengusaha juga harus bisa menjaga basis kesejahteraan buruh. "Buruh harus kecipratan keuntungan dari pengusaha. Masa dari tahun ke tahun buruh selalu hidup miskin lalu ini dibiarkan," imbuhnya.

Dia berharap kalangan pengusaha juga mendengar aspirasi buruh. "Sekarang ini seolah-olah di kalangan pengusaha, haram hukumnya beri gaji layak untuk buruh. Ini enggak boleh terjadi. Buruh harus dijadikan mitra bukan objek," tegasnya.