Pare-Pare Paling Berintegitas, Jayapura Buruk dalam Pelayanan Publik

Jakarta - Berdasarkan hasil Survei Survei Intergritas Sektor Publik tahun 2013 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan menjadi pemerintah daerah dengan indeks integritas tertinggi.

Pare-Pare yang berhasil memperoleh nilai 7,71 dianggap sudah baik dalam hal pelayan publik.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto di kantor KPK, Senin (16/12).

"Dalam hal Pemerintah Daerah, Kota Pare-Pare, Surabaya dan Bitung indeknya paling atas," kata Roni.

Pemerintah Kota Surabaya memperoleh nilai 7,61; sementara Pemerintah Kota Bitung mendapatkan nilai 7,54. Kota Bogor, Gorontalo, Tanjung Pinang, Pematang Siantar, Mataram, Denpasar dan Yogyakarta juga masuk jajaran pemerintah daerah dengan indeks integritas paling tinggi.

Sementara Jayapura menjadi pemerintah daerah yang memiliki indeks integritas rendah, yaitu 5,68. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan nilai indeks rata-rata kelayakan pelayanan publik versi KPK, yaitu 6.

Roni menjelaskan Kota Jayapura bisa mendapatkan nilai integritas yang rendah lantaran sistem pengaduan masyarakat yang tidak berjalan dengan baik.

"Tingkat antikorupsi masih rendah, pengalaman korupsi masih rendah, gratifikasi masih aktif," kata Roni.

Roni menjelaskan hal-hal yang disurvei dalam survei integritas ini adalah penggunaan layanan, pengalaman integritas. Misalnya saja bagaimana pelayanan saat mengurus satu hal di pemerintah daerah.

"Saya mengurus layanan publik. Bagaimana pengalamannya? Mislanya memberi uang di awal proses, tengah atau akhir proses pelayanan publik tersebut?" Roni memberi contoh.

Kepala Inspektur Jenderal Pemerintah Kota Surabaya Imam Sugono yang hadir dalam pemeriksaan mengungkap kota Surabaya bisa memperoleh indeks integritas tinggi lantaran semua pelayanan sudah dilakukan secara elektronik.

"Di Surabaya, 95 persen pelayanan sudah pakai IT (teknologi informasi). Sehingga sedikit interaksi dengan petugas," kata Imam.