Pencabutan Subsidi BBM, DKI Akan Koordinasi dengan UKP4

Kamis, 19 Desember 2013 | 18:11 WIB

Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Istimewa)

Jakarta - Supaya rencana penerapan kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di DKI Jakarta berjalan lancar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada pekan depan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pekan depan, tepatnya Senin (23/12), pihaknya akan melakukan koordinasi dengan UKP4. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menjelaskan alasan diterapkannya pencabutan subsidi BBM serta kelebihan dan kelemahannya kebijakan tersebut.

"Hari Senin, kami akan koordinasi dengan UKP4, apa kelebihannya. Jangan diartikan mencabut subsidi BBM menganggu Undang-Undang tentang APBN," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta.

Lelaki yang akrab disapa Ahok ini menerangkan yang dimaksud mencabut subsidi BBM adalah menghilangkan suplai BBM bersubsidi di wilayah DKI Jakarta. Kalau menghilangkan subsidi keseluruhan provinsi di Indonesia, merupakan urusan pusat dan DPT.

"Kalau DPR sudah menetapkan subsidi sekian triliun, kami enggak bisa ubah itu, karena itu urusan pemerintah. Yang kami lakukan ada efeknya. Kalau orang mengisi BBM bersubsidi di luar DKI, otomatis kemacetan berkurang," ujarnya.

Pencabutan subsidi BBM, diungkapkannya, sebagai upaya mengantisipasi pertumbuhan mobil yang akan semakin meningkat seiring diberlakukannya kebijakan mobil murah. Padahal awalnya, kebijakan mobil murah tersebut akan dijual di luar wilayah Jakarta. Tetapi fakta di lapangan, semua mobil murah ternyata dijual di Jakarta.

Pusat juga menjamin mobil murah tersebut tidak akan memakai BBM bersubsidi. Namun, lagi-lagi hal itu meleset dari yang dijanjikan. Terlihat dari PT Pertamina mengeluarkan RFID sebagai tanda mobil dapat menggunakan BBM bersubsidi.

"Kedua hal ini memacu pertumbuhan mobil yang semakin banyak di Jakarta. Kalau tidak dilakukan pencabutan subsidi BBM di Jakarta, maka prediksi tahun 2014 lalu lintas di Ibu kota akan deadlock pasti akan terjadi," jelas Ahok.