Ahok Tak Setuju Harga Gas 12 Kg Naik

Jakarta - Kebijakan PT Pertamina menaikkan harga gas elpiji tabung 12 kilogram (kg) hampir 50% tidak hanya mendapat penolakan dari masyarakat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun menyatakan tidak setuju, karena membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi warga.

"Saya sebenarnya enggak mau ikut campur. Nanti banyak orang ribut sama saya. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi, saya tidak setuju," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (7/1).

Dia melihat saat ini harga minyak di pasaran dunia mengalami kenaikan. Sudah sewajarnya jika pemerintah ingin memilih yang murah terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Tetapi kalau tidak bisa memilih yang murah, maka akan membahayakan APBN.

Seharusnya, pemerintah pusat harus mencabut subsidi BBM dari semua mobil pribadi. Bukannya malah mencabut subsidi gas elpiji yang dipakai masyarakat Indonesia.

"Saya lama-lama mikir, kenapa gas enggak disubsidi. Mungkin nyolongnya susah karena pakai mesin khusus. Kalah BBM di subsidi kan bisa dialihkan dengan mudah," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai rakyat Indonesia tidak membutuhkan subsidi BBM, khususnya yang berada di pedesaan atau di perkampungan. Karena masyaraka desa maupun kampung, sudah terbiasa membeli BBM 15 liter bila persediaan BBM terbatas.

"Tetapi kalau gas menjadi mahal? Mau apa? Enggak semua kampung punya gas kotoran sapi. Makanya saya bilang pemerintah salah kebijakan. Tapi saya tidak mau berkomentar lebih jauh lagi, nanti dibilang wagub komentarin pusat lagi," tuturnya.

Kendati demikian, Ahok mengungkapkan dulu pemerintah setengah mati mendorong warga pindah dari pemakaian minyak tanah ke gas elpiji. Bahkan saat awal penggunaan gas elpiji 3 kg, banyak yang meledak. Sekarang saat warga sudah berani memakai gas sebagai bahan bakar untuk memasak, malah dinaikkan harga gas.

"Kenapa enggak disubsidi sih gasnya. Subsidi gas itu penyelewengannya kecil, karena musti pasang mesin. Mesti pindahin, sehingga gampang nangkapnya. Kalau BBM, tukang isi BBM di daerah juga bisa kaya raya karena isi jerigen malam-malam. Kita juga enggak pernah tahu SPBU itu diisi berapa. Kalau agennya nakal, satu tangki itu bisa Rp 25 juta selisihnya. Apa enggak gila-gilaan itu," tegasnya.

Karena itu, Ahok menilai tidak masuk akal dengan alasan PT Pertamina menaikkan harga gas elpiji yang digunakan warga.

"Tidak masuk akal menurutku alasannya. Ketika dia rugi, gas yang dikorbanin. Kalau kamu rugi kenapa enggak cabut RFID? Kenapa RFID tidak untuk angkutan umum, jadi kendaraan pribadi tidak boleh pakai BBM subsidi. Itu lebih masuk akal," paparnya.