Kabinet Hak Prerogatif Presiden Terpilih, Baiknya Calon Lepas Jabatan Parpol

Jakarta - Walau setiap usulan adalah sah dan pasti akan dihargai, namun harus dipahami bahwa penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden dan wakil presiden RI terpilih.

Secara khusus, calon anggota yang berlatar belakang partai politik memang sebaiknya melepas jabatannya di partai.

Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Sabtu (23/8).

Dia menanggapi munculnya polemik perihal kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK. Dia mencatat bahwa dalam sebulan terakhir, muncul usulan dari sejumlah kelompok masyarakat perihal orang-orang untuk menempati posisi kabinet.

"Saya berpandangan, hendaknya seluruh pihak dapat memahami dengan baik, bahwa pada prinsipnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dipilih oleh rakyat, bukan oleh parlemen. Karenanya, Jokowi-JK bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres," jelas Yunarto.

Karena itu, siapapun; baik relawan, media, partai politik, maupun kalangan profesional; dapat mengusulkan kandidat menteri kepada Presiden terpilih.

"Namun, pada akhirnya semua pihak harus menerima konsekuensi sistem presidensial bahwa kabinet adalah hak prerogratif Presiden terpilih," ujarnya.

Yunarto juga menanggapi polemik terkait dengan menteri dari partai, yang menurutnya memang perlu diperhatikan.

Menurutnya, partai dapat mengusulkan kader terbaiknya untuk menjadi menteri sesuai dengan keahlian, pendidikan, dan rekam jejaknya.

Selain itu, kader partai yang diangkat menjadi menteri hendaknya melepaskan jabatan di partainya, sehingga tidak ada dualisme identitas dan dualisme loyalitas.

"Saya setuju usulan Jokowi agar menteri melepaskan jabatannya di partai," tandasnya.