Fraksi PDI-P Tegaskan Wagub DKI adalah Jabatan Politik

Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menegaskan jabatan wakil gubernur di DKI Jakarta merupakan jabatan politik dan bukan jabatan karir.

Karena itu, secara tegas Fraksi PDI-P menyatakan sosok yang diusung menjadi calon wakil gubernur (cawagub) harus berasal dari usulan partai politik pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI 2012 yaitu PDI-P dan Gerindra.

Sehingga keinginan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mencalonkan mantan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani sebagai wakil gubernur tidak bisa diterima.

"Jabatan wakil gubernur adalah jabatan politik. Jabatan ini beda dengan jabatan karir. Harusnya Basuki lebih arif untuk mendengarkan partai politik. Dan jangan melupakan akarnya. Dia kan berasal dari partai politik juga dulu. Jadi jangan menjadi kacang lupa kulitnya," kata Ketua Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak, di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (3/11).

Menurutnya, meskipun Fraksi PDI-P DPRD DKI mendukung sepenuhnya mantan bupati Belitung Timur ini menjadi gubernur DKI Jakarta, tetapi bukan serta merta mereka mendukung sepak terjang Basuki. Bila ada pernyataan atau sikap atau keputusan Basuki yang bertentangan dengan keputusan partai, Fraksi PDI-P tidak segan-segan akan mengkritisi kebijakan Basuki.

"Memang kami mendukung Basuki menjadi gubernur. Tetapi PDI-P tidak akan segan-segan bersikap kritis. Selama ini kami melihat, sikap Basuki sudah on the track makanya kami dukung. Tetapi ketika pejabat sudah tidak sesuai dengan warga maka kami akan bersikap kritis," ujarnya.

Dia pun meminta Basuki mulai mengurangi pernyataan yang keras dan dapat menyakiti hati orang lain. Dia juga meminta Basuki lebih arif dalam menghadapi berbagai persoalan Kota Jakarta. Bahkan Basuki juga diminta untuk bisa merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Kota Jakarta.

Dia mengungkapkan, sebaik apa pun kemampuan Basuki memimpin Kota Jakarta, dia tetap membutuhkan dukungan partai politik. Karena, DPRD yang berasal dari banyak partai politik dengan kepala daerah merupakan unsur dari pemerintah daerah yang harus saling bersinergi.

"Pak Basuki tetap membutuhkan dukungan politik dari partai politik. Karena dalam pemerintah daerah, kepala daerah dengan DPRD menjadi mitra. Makanya harus saling bersinergi," katanya.