Soal Penjelasan Nama Calon Menteri, KPK Tunggu Undangan Komisi III DPR

Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengaku belum ada undangan ataupun panggilan dari Komisi III DPR guna menjelaskan perihal nama-nama calon menteri yang distabilo merah dan kuning.

"Belum," jawab Johan singkat ketika ditanya perihal undangan dari DPR, Selasa (4/11).

Seperti diketahui, Komisi III DPR berencana mengundang KPK untuk menggelar rapat kerja. Salah satu topik yang akan dibahas, yaitu soal stabilo merah yang diberikan lembaga antikorupsi terhadap calon menteri Jokowi.

"Nanti dijadwalkan (pemanggilan KPK). Kalau tidak salah Senin (10/11) depan," kata Wakil Ketua Komisi III, Desmon J Mahesa di Gedung DPR, Selasa (4/11).

Seperti diketahui, dari trekking yang dilakukan KPK terhadap nama-nama calon menteri, ada yang ditandai dengan stabilo merah dan kuning.

Terhadap nama-nama yang ditandai dengan stabilo merah dan kuning, Ketua KPK, Abraham Samad berulang kali menegaskan supaya calon menteri yang ditandai dengan warna merah ataupun kuning, tidak dipilih sebagai menteri. Sebab, tanda tersebut menandakan adanya masalah.

"Jadi, antara merah dan kuning itu sama. Tidak ada yang boleh jadi menteri," kata Abraham di kantor KPK, Jakarta, Rabu (22/10).

Bahkan, Abraham mengumpamakan bahwa nama yang diberi tanda merah atau kuning tersebut tak lama lagi akan diproses oleh KPK terkait kasus hukum.

"Itu kan perumpamaan. saya bilang, kalau yang merah bisa setahun, yang kuning bisa dua tahun. Begitu pula
sebaliknya, yang merah bisa sehari, yang kuning bisa dua hari. Itu kan perumpamaan," ujar Abraham.

Walaupun, Abraham tak secara gamblang mengatakan bahwa nama yang diberi tanda merah atau kuning akan diproses di KPK.

"Kita lihat perkembangannya lebih lanjut agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa ke depan," ungkapnya.