Hajriyanto Thohari Serukan Kubu Aburizal dan Agung Segera Berkompromi

Jakarta - Salah satu calon ketua umum Partai Golkar Hajriyanto Thohari mengemukakan, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie dan Presidium Penyelamat Partai Golkar pimpinan Agung Laksono sebaiknya segera berkompromi demi mencari solusi terbaik untuk kepentingan partai itu. "Baiknya sih keduanya kompromi," kata Hajriyanto, di Jakarta, Kamis (27/11).

Dia menekankan bahwa kompromi itu harus menyangkut dua hal. Pertama, kompromi soal waktu pelaksanaan musyawarah nasional (munas). "Ya kembali saja sesuai hasil munas Pekanbaru. Lalu diputuskan di pleno," kata Hajriyanto.

Sebagai catatan, kata Hajriyanto, tak benar bila ada hirarkis pengambilan keputusan dari munas, rapat kerja nasional (rakernas), hingga pleno.

Untuk memahaminya, kata dia, munas adalah forum pengambilan keputusan untuk isu terkait AD/ART. Rapimnas adalah forum untuk mengambil keputusan terkait isu-isu penting nasional seperti soal calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kalau pleno itu untuk hal seperti waktu pelaksanaan munas. Jadi tak ada pasal yang menyatakan hirarki masing-masing forum itu di AD/ART. Yang membedakan adalah isunya," ujarnya.

Kompromi kedua adalah dibentuk panitia bersama pelaksanaan munas dan harus diputus di rapat pleno. "Kenapa diputus di pleno? Karena ada muatan politiknya. Munas ini muatan politiknya tinggi, tak sama bila dibanding dengan perayaan Natalan atau Isra Miraj bersama," kata Hajriyanto.

Mestinya, menurut Hajriyanto, hal itu tak berat dilakukan, baik oleh kubu Aburizal ataupun Kubu Agung.

"Toh kalau kompromi, materi yang mau dikompromikan itu pernah jadi pendirian mereka. Misal kalau munas mau Januari, itukan dulu pendirian ARB juga. Agung dan kawan-kawan juga, kalau munas mau dilaksanakan November ini, toh mereka juga pernah menyuarakan percepatan munas. Baiknya kompromi saja," ujarnya.