Gubernur Jabar: Cianjur, Sukabumi, dan Garut Rawan Bencana

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta seluruh jajarannya serta pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat pro aktif menyosialisasikan kerawanan bencana di wilayahnya. Upaya ini dianggap efektif untuk menghindari serta meminimalisir jumlah korban jiwa apabila terjadi banjir atau longsor.

"Kalau disebut tidak ada longsor, tidak mungkin. Karena Jawa Barat memang daerah longsor," kata Heryawan di Bandung.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Badan Geologi melansir hampir seluruh wilayah Jawa Barat memiliki kerawanan gerakan tanah menengah hingga tinggi. Peta tersebut dibuat berdasarkan kondisi tanah di wilayah Jawa Barat yang sudah dimodifikasi dengan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kepala Badan Geologi, Surono, menyatakan daerah yang mempunyai kerawanan tanah menengah berarti daerah tersebut berpotensi terjadi gerakan tanah jika terjadi curah hujan di atas normal. Terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah, sungai, gawir, tebing jalan atau jika ada gangguan pada lereng.

Sementara daerah yang punya potensi gerakan tanah tinggi dipicu oleh adanya struktur tanah yang memiliki sejarah gerakan tanah lama. Gerakan tanah lama itu bisa aktif kembali apabila dipicu curah hujan di atas normal.

Setiap awal bulan, tambah Surono, dirinya selalu menandatangani surat peringatan dini potensi kejadian gerakan tanah untuk seluruh kecamatan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah petakerawanan gerakan tanah di Kabupaten Garut. Dalam peta tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaparkan 41 kecamatan yang punya kerawanan gerakan tanah. Masing-masing ditulis menengah, tinggi, atau menengah-tinggi, termasuk potensi banjir bandang. Peta itu memuat kerawanan gerakan tanah di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Belajar dari bencana yang sudah terjadi, Surono mendorong agar semua pemerintah berinisiatif menata ruang dengan basis mitigasi bencana geologi. "Gunakan peta kerawanan gerrakan tanah sebagai pertimbangan serius. Bukan berarti zona menengah hingga tinggi tidak dapat dihuni, namun harus ada kompromi teknis yang ketat," ujar Surono dalam surat elektroniknya kepada SP.

Suatu zona kerentanan gerakan tanah, sambung Surono, ditentukan oleh sifat alamiah batuan atau tanah yang ada. Tidak dapat diubah dengan rekayasa teknologi. "Yang dapat direkayasa adalah orang dan lingkungannya untuk menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan. Petanaan ruang berbasis mitigasi hendaknya menjadi aset pembangunan fisik dan kemanusiaan," tegas dia.

Heryawan mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki peta kerawanan gerakan tanah yang dibagikan ke pemerintah daerah sebelum bulan berjalan. Untuk wilayah Jawa Barat, Heryawan menyoroti wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Garut sebagai daerah yang rawan bencana karena di tiga wilayah itu cukup banyak penduduknya. "Kita sosialisasi kepada warga buat menghindari daerah bahaya di musim hujan seperti ini. Petanya sudah ada dan pemerintah sudah tahu daerah-daerahnya," tegas Heryawan.

Terkait urusan relokasi, Heryawan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masing-masing pemerintah daerah. "Jadi tidak selalu harus ada lahan baru dibangunkan, tapi pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah sukarela atau dibantu pemerintah. Itu dapat menghindari korban jiwa," ungkap Heryawan sembari menambahkan untuk penanganan jangka panjang perlu ada penataan kawasan hutan serta aliran sungai.

Menyoal anggaran, Heryawan, menyatakan setiap tahunnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan dana untuk bencana alam antara Rp50 miliar hingga Rp70 miliar. "Untuk logistik, kami selalu menyiapkan seperti beras dan lauk pauknya," tutur politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini.