PT Transjakarta Telah Siapkan 6 Strategi Bisnis Bebas Subsidi 2019

Jakarta - Sejak mengambil alih pengelolaan bus Transjakarta dari Unit Pengelola (UP) Transjakarta, mulai Januari 2015, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan tidak lagi ingin menjadi beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dengan pemberian subsidi tiap tahun.

Dengan begitu, PT Transjakarta menetapkan tidak akan lagi menerima subsidi atau bebas subsidi pada 2019. Artinya, mulai 2019, PT Transjakarta akan berdiri sendiri untuk membiayai biaya operasional dan perawatan bus Transjakarta.

Untuk mencapai target yang akan dilaksanakan mulai tahun ini hingga empat tahun mendatang, BUMD DKI yang bergerak di bidang transportasi ini telah menetapkan lima strategi bisnis.

Kelima strategi bisnis tersebut adalah pertama, penambahan dan perluasan armada dalam rangka meningkatkan pelayanan. Kedua, peralihan dan pendayagunaan aset, seperti pembenahan halte Transjakarta; ketiga, penambahan fasilitas umum, lalu keempat, upaya sterilitasi jalur Transjakarta.

Selanjutnya, strategi bisnis kelima adalah integrasi sistem Transjakarta; dan keenam, peningkatan pendapatan non tiket melalui optimalisasi aset, termasuk pemasangan iklan di bus maupun di halte Transjakarta.

Direktur Utama PT Transjakarta, Antonius NS Kosasih menerangkan, keenam target tersebut akan dilaksanakan secara simultan selama empat tahun ke depan untuk mencapai target bebas subsidi pada 2019.

Pendapatan yang didapat setiap bulannya, jika dibandingkan dengan biaya operasional, termasuk pemeliharaan dan perawatan bus Transjakarta tidak seperti yang diharapkan.

Biaya operasional bus Transjakarta bisa mencapai Rp 80 - 100 miliar per bulan. Sementara pendapatan yang didapat bus Transjakarta setiap hari sekitar Rp 1,1 miliar, atau kalau dihitung selama satu bulan, pendapatan yang didapat hanya mencapai Rp 28 miliar - 33 miliar per bulan.

"Nggak sebanding, kan. Karena itu kami akan lakukan strategi bisnis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan bus Transjakarta kepada publik, penambahan armada hingga peningkatan pendapatan non tiket, untuk menunjang biaya operasional kami sebagai BUMD DKI," kata Kosasih kepada Beritasatu.com, Selasa (6/1).

Tahun ini, Pemprov DKI telah memberikan anggaran untuk public service obligation (PS0) sebesar Rp 1,3 triliun, untuk subsidi tiket Transjakarta seharga Rp 3.500 per tiket. Harga ini belum pernah naik sejak 2006. PSO itu juga dialokasikan untuk pengoperasian bus tingkat gratis, yang juga akan dioperasikan oleh PT Transjakarta.

"Jadi kalau tarif tiket Transjakarta tidak dinaikkan, maka biayanya akan ditutupi oleh Pemprov DKI, dengan subsidi tiket melalui kewajiban PSO," ujarnya.

Subsidi yang diberikan Pemprov DKI untuk tiket bus Transjakarta selalu naik setiap tahunnya. Pada 2012, subsidi yang diberikan mencapai Rp 253.682.000.000, lalu meningkat pada 2013, dengan jumlah subsidi yang diberikan sebesar Rp 468.945.420.000. Jumlah subsidi melonjak tajam pada 2014, yaitu mencapai Rp 830.449.999.000.

Melonjaknya subsidi terjadi karena pengguna bus Transjakarta meningkat cukup signifikan. Saat ini, bus Transjakarta bisa dikategorikan sebagai transportasi masal warga Jakarta.

Berdasarkan data PT Transjakarta, jumlah penumpang bus Transjakarta pada 2004 di Koridor I (Blok M-Kota) mencapai 15.926.428 orang. Lalu pada2005, meningkat menjadi 20.799.063 orang.

Selanjutnya pada 2006, dengan penambahan dua koridor, maka jumlah penumpang Transjakarta di tiga koridor mencapai 38.811.134 orang.

Pada 2007, jumlah penumpang di tujuh koridor sebanyak 61.439.961 orang, tahun 2008, dengan tujuh koridor jumlah penumpang mencapai 74.619.995 orang, dan pada 2009 dengan delapan koridor, jumlah penumpang mencapai 82.377.670 orang.

Kemudian pada 2010, jumlah koridor Transjakarta sudah ada 10 koridor. Jumlah penumpang pun meningkat lagi, mencapai 86.937.488 orang. Lalu pada 2011, dengan 11 koridor, jumlah penumpang sebanyak 114.783.824 orang.

Namun pada 2012, jumlah penumpang Transjakarta di 11 koridor mengalami penurunan, meski hanya sedikit. Jumlah penumpang saat itu mencapai 111.251.869 orang. Lalu kembali meningkat pada 2012, dengan jumlah 12 koridor, mencapai 112.522.624 penumpang.

"Untuk tahun 2014, rekapitulasi yang kita terima baru sampai Oktober 2014. Jumlah penumpangnya mencapai 98.566.371 orang di 12 koridor," ungkapnya.

Mengenai kehadiran Mass Rapid Transit (MRT), yang akan beroperasi pada 2018, Kosasih menegaskan Transjakarta akan bersinergi dengan MRT, sehingga saling terintegrasi dalam satu jaringan transportasi massal di Jakarta.

"Koridor Transjakarta yang searah dengan MRT, bisa saling melengkapi. Kan, MRT di bawah dan atas tanah, sedangkan Transjakarta di melintas di jalan. Salah satu alternatif pintu keluar penumpang MRT adalah halte Transjakarta, sehingga simpul-simpul kemacetan jalan raya bisa terurai," jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga bisa menetapkan sistem e-ticketing yang seragam antara MRT dengan Transjakarta, selaras dengan LRT (Light Rail Transit) dan parkir meter, sehingga warga DKI hanya perlu satu kartu untuk semua kebutuhan transportasi.