Setara Institute: Pergantian Kabareskrim Menunjukan Upaya Politisasi Polri

Jakarta - Pergantian Kabareskrim di tengah sorotan publik atas pergantian Kapolri kental nuansa politik. Jika informasi pergantian itu benar, maka Presiden Joko Widodo sedang melakukan proses politisasi Polri mengingat pergantian itu dilakukan secara mendadak, tanpa ada alasan yang jelas dan di tengah polemik pergantian Kapolri.

Demikian disampaikan Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, dalam siaran persnya hari ini di Jakarta.

Menurut dia, meski Kapolri memiliki kewenangan mengganti Kabareskrim tetapi presiden tidak bisa lepas tangan dari pergantian itu.

"Presiden seharusnya saat ini fokus dalam mengambil langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pergantian Kapolri. Lingkaran dalam presiden, sepertinya,memberikan banyak isu dan fitnah yang membuat Kabareskrim menjadi korban politik dari dilema pergantian Kapolri," tukasnya.

Dari rekam jejak, tutur Hendardi, Kabareskrim memiliki catatan karir yang baik sehingga Presiden Joko Widodo semestinya mempertahankan dan bukan malah menggantinya. " Situasi kondisi politik sekarang telah membuat posisi Polri menjadi politis dan rentan dengan konflik internal. Situasi ini akan berakibat terganggunya kinerja polri dalam memberikan pelayanan di masyarakat," kata Hendardi.

Dia berharap presiden dan Kapolri bersedia mengembalikan posisi Komisaris Jenderal Suhardi Alius dalam posisi semula sebagai Kabareskrim. "Jika itu tidak dilakukan maka Presiden benar adanya melakukan politisasi terhadap Polri, dan ini adalah hal buruk bagi kepolisian," tandasnya.