Coret Anggaran Siluman Rp 8,8 T, Basuki Undang DPRD ke Balai Kota

Jakarta - Januari ini, seharusnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 sudah disahkan. Namun,  hal tersebut akan molor seiring dihapusnya anggaran siluman oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tiba-tiba diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta senilai Rp 8,8 triliun.

Buntutnya, Basuki pun menyampaikan, pada Senin (19/1) besok bagi anggota DPRD yang setuju mengikuti caranya untuk menggunakan sisa APBD 2014 untuk pengerjaan di 2015 ini, agar datang ke Balai Kota.

Sebab, Basuki geram dengan sikap DPRD yang karena pengajuan anggaran siluman tersebut ditolaknya, rapat paripurna penyampaian pidato gubernur yang seharusnya digelar Jumat (16/1) lalu tiba-tiba dibatalkan.

"Saya sudah kasih tahu Pak Pras (Ketua DPRD DKI), saya yakin masih ada anggota DPRD yang baik. Kalau tidak mau bahas, saya gunakan APBD 2014. Jadi, DPRD yang mau dukung saya gunakan APBD 2014, datang ke Balai Kota besok. Bagi yang tidak mau dukung, tidak usah datang," kata Basuki usai menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Minggu (18/1).

Kegeraman Basuki beralasan, sebab proses penyusunan APBD 2015 sudah rampung. Namun, tiba-tiba DPRD mengajukan anggaran senilai Rp 8,8 triliun yang dinamakan anggaran visi-misi dengan cara mengirim surat kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kendati, katanya, dari DPRD sendiri tidak mengakui mereka tidak mengirim surat tersebut.

"Ada kirim surat kepada kami, Bappeda bilang ada titipan dari DPRD nih, visi-misi. Harus diisi. Ternyata ditaruh di Bappeda, mau diisi. Bappeda kan tidak bisa isi lagi karena sudah e-budgeting," terang Basuki.

Berkaca dari pengalaman anggaran sebelumnya, Basuki pun tidak heran jika Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) menemukan kejanggalan sebanyak dua kali. Sebab, anggaran sudah disusun tetapi anggaran siluman tersebut muncul.

"Ya, saya perintahkan tidak boleh diganti. Mereka tidak mau mengaku, dong. Akibatnya apa? Begitu tidak mau mengaku, membatalkan paripurna," katanya.

Basuki menjabarkan, anggaran tersebut diberi judul untuk visi-misi. Hal tersebut, versi mereka bahwa pihak eksekutif harus mengubah susunan APBD dan memasukkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun tersebut di antaranya untuk sosilisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mencapai Rp 46 miliar dalam setahun.

"Apa yang mau disosialisasi SK Gubernur? Makanya saya marah, Tetapi mereka tidak mau mengaku. Bilangnya tidak tahu apa-apa. Saya panggil Bappeda, BPKD, sama Sekda juga, kami tidak ada kompromi," tegas Basuki.