Populi Center: Jokowi Harus Pertimbangkan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Mati

Jakarta-Peneliti politik Populi Center, Nico Harjanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan hukuman mati dengan kepentingan nasional.

Kalau Jokowi abai, dikhawatirkan dapat memunculkan sentimen politik luar negeri.

"Mestinya, pemerintah menempatkan dalam kerangka yang lebih luas lagi dengan mencari optimalisasi kepentingan nasional di dunia internasional," katanya kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4).

Di satu sisi, kebijakan eksekusi mati kata Nico, mencitrakan ketegasan Jokowi. Namun di sisi lain, menjadi sarana pengalihan isu politik dalam negeri seperti kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Polri.

"Ini bisa jadi bumerang bagi kepemimpinan Jokowi, penenggelaman kapal, mafia migas, mafia beras, adalah upaya kepemimpinan tegas," ujarnya.

Seharusnya, Nico mengatakan Jokowi perlu lebih tegas terhadap masalah dalam negeri, khususnya ketegasan dalam menjalankan agenda pemberantasan korupsi.

"Jadi ketegasan jokowi harus seimbang baik keluar maupun ke dalam. Dulu kita punya Adam Malik yang jago berunding dan Mochtar Kusumaatmaja yang lihai dalam perumusan hal-hal strategis," pungkasnya.

Konsulat Jenderal Australia Majel Hind tadi pagi mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Besi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, guna menemui Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua anggota "Bali Nine" terpidana mati kasus narkoba.

Sejumlah pakar sebelumnya mengatakan eksekusi mati memiliki dampak terhadap wajah politik di Indonesia dari kacamata internasional. Untuk itu, pemerintah jangan sampai lemah, kalau ke depannya Indonesia tidak ingin dipermainkan.