Mendagri: Komunikasi Eksekutif dan Legislatif Berjalan Wajar

Jakarta - Komunikasi politik antara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan legislatif berjalan sewajarnya. Pemerintah disebut terbuka terhadap aspirasi dan masukan dari DPR.

"Komunikasi politik antara pemerintah, secara khusus Presiden dengan DPR menurut saya berjalan dalam tahap wajar serta konstruktif," kata Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (8/4).

Oleh karena itu, dia menyatakan, Presiden tidak perlu melakukan pertemuan konsultasi dengan DPR secara rutin. "Pertemuan konsultasi tidak selamanya harus antara Presiden dan pimpinan DPR secara rutin atau berkala. Cukup setiap saat, DPR bisa rapat kerja atau RDP (rapat dengar pendapat) dengan para menteri-menteri Kabinet Kerja," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah selalu bersikap terbuka dalam setiap pengambilan keputusan politik bersama DPR.

Dia juga menyatakan, selama ini DPR tetap objektif dan kritis mendukung pemerintah.

"Yang saya pahami, DPR secara objektif dan kritis dukung penuh kebijakan pemerintah. Tidak ada bargaining politik. Misalnya terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet, karena belum ada indikasi yang saya tangkap untuk adanya reshuffle," kata mantan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPR ini.