Pemkab Bogor Jadi Pilot Project PPA

Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan menjadi percontohan atau pilot project penurunan kekerasan perempuan dan anak.

Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga meminta agar Pemkab Bogor dapat menjadi contoh implementasi UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Hal itu dikatakan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise dalam kunjungan kerjanya ke Pemkab Bogor, Senin (20/4).

Menteri PPPA Yohana dalam keterangannya mengatakan, persoalan perempuan dan anak saat ini menjadi perhatian penting Pemerintah Pusat dan menjadi isu internasional.

"Sebagian besar kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Jabodetabek. Kami berharap agar Bogor dapat menjadi pilot project untuk penurunan angka terhadap perempuan dan anak," katanya.

Terlebih Kata Yohana, daerah seperti Bogor dipimpin oleh seorang perempuan yang mempunyai kepekaan seorang ibu untuk mengayomi kaum perempuan dan anak.

Ia juga mendorong agar Bogor terus memperkuat koordinasi dan membangun jaringan dengan semua lini terutama dengan level bawah mulai dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Ditempat yang sama, Bupati Bogor Nurhayanti mengungkapkan, untuk kebijakan pembangunan dalam rangka pengingkatan kualitas perlindungan anak implementasi program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Bogor.

"Khusus dan program kegiatan perlindungan anak. Dimana indikator perlindungan khusus antara lain dilakukan melalui adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), adanya gugus perlindungan perempuan dan anak yang tersebar di 28 Kecamatan, serta adanya satgas perlindungan perempuan dan anak yang tersebar di 98 Desa/Kelurahan," katanya.

Yanti juga menambahkan, peran perempuan yang memiliki potensi lebih dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena Kabupaten Bogor sudah menciptakan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pemerintahannya, dimana ditunjukan dengan Bupati Bogor perempuan, tiga kepala badan perempuan yakni Bappeda, BKPP, dan BPPKB, serta lima kepala perempuan di Bidang Kesehatan (Dinkes dan empat RSUD).

"Berbagai prestasi dan keberhasilan, baik dalam keberhasilan kinerja perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang dicirikan melalui tercapainya, partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan terealisasi 100 persen dari rencana 16,86 persen," ujarnya.