Kasus Novel, Pengamat Sebut Intervensi Presiden itu Penting

Jakarta - Kelompok oposisi di parlemen dan sejumlah pengamat sosial politik menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan intervensi dalam kasus yang melibatkan penyidik KPK, Novel Baswedan. Di lain sisi, sebagian pengamat yang lain dan relawan Jokowi-JK, justru mengatakan hal yang sebaliknya.

"Sudah seharusnya Presiden melakukan intervensi. Sebab, ini perkara moral dan juga (menentukan) masa depan KPK," ujar pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, di Jakarta, Senin (4/5).

Intervensi itu, kata Boni, merupakan morally justifiable, secara moral dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, lanjutnya, secara hukum juga dapat dipertanggungjawabkan karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara. "Apa kata masyarakat kalau lembaga ini (KPK) dipreteli terus-menerus?" tandasnya.

Boni menambahkan kasus Novel tidak bisa dilihat dari sudut pandang tunggal, seolah-olah ini hanya pidana biasa yang kebetulan menimpa seorang penyidik KPK.

Menurutnya, kasus ini harus dilihat dalam lingkup yang lebih luas dan rumit, yaitu dalam konteks hubungan KPK dan Polri yang tidak akur sejak Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Dalam konteks ini, jelas intervensi Presiden itu merupakan langkah yang bijaksana untuk mencegah memburuknya hubungan KPK dan Polri. Perintah Presiden itu juga terkait dengan harapan publik yang begitu tinggi terhadap KPK. Masak Presiden membiarkan harapan itu dihancurkan oleh keputusan hukum satu lembaga yang belum kuat dasarnya?" tegas akademisi yang juga mantan juru bicara Relawan Jokowi-JK tersebut.

Boni juga menegaskan, perlindungan terhadap Novel juga penting, sebab, KPK saat ini tengah mengusut kasus korupsi yang bukan mustahil melibatkan banyak orang penting. "Jangan sampai penggeledahan ruang kerja Novel menjadi tameng untuk mencuri data-data yang ada, meskipun kita percaya polisi tidak mungkin melakukannya," pungkasnya.