Kader Golkar Merasa Ada Upaya Penjegalan Partainya Ikut Pilkada

Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun, mengaku merasa ada upaya nyata menjegal partainya agar tak bisa mengikuti pilkada serentak pada Desember mendatang. Menurut Misbakhun, upaya penjegalan Partai Golkar ikut pilkada itu nyata, masif, dan sistemik.

"Pemerintah juga offside kalau sekarang sudah gembar-gembor soal Golkar tidak bisa ikut pilkada," kata Misbakhun, Jakarta, Minggu (10/5).

Menurutnya, Golkar adalah partai yang sudah berdiri selama 51 tahun. Artinya, terlalu dini jika ada pihak yang menyatakan Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada.

"Semua tahapan penyelesaian konflik Golkar masih berlangsung dan batas akhir waktu pendaftaran calon kepala daerah masih cukup jauh. Ini akan selesai pada saatnya. Jadi, terlalu dibesar-besarkan jika dikatakan Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno‎ mengatakan, tidak menutup kemungkinan Partai Golkar dan PPP absen dari pilkada serentak. Hal tersebut akan terjadi bila konflik internal masih terjadi di dua partai tersebut.

Menurut Tedjo, bila Golkar dan PPP tak segera menyelesaikan konflik internal berupa dualisme kepengurusan, maka ketidakikutsertaan dalam pilkada sudah menjadi konsekuensi bagi kedua partai.

Misbakhun berpendapat, seharusnya pemerintah dan semua pihak menahan diri, tetap menjaga situasi politik tidak makin gaduh. Menurutnya, situasi politik yang tenang lebih utama daripada pemerintah ngotot memaksa pelaksanaan pilkada serentak.

"Pemerintah sebaiknya mengedepankan stabilitas nasional dan tidak melakukan sesuatu yang malah makin bikin gaduh," ujarnya.