Jadi "Bemper", Tjahjo Serahkan soal Penghinaan ke Presiden

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merupakan pihak pertama yang mengungkapkan adanya pernyataan dari seorang menteri yang isinya diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait soal tersebut, Tjahjo mengaku menyerahkan tindak lanjut atau keputusannya pada presiden.

Menurut Tjahjo, keputusan akhir perihal kebenaran ataupun sanksi dari penghinaan tersebut, berada di tangan presiden. Sebab, Tjahjo mengakui tugasnya hanyalah sebagai "bemper" atau pembantu presiden.

"Langkah selanjutnya, terserah presiden dan wapres. Kalau saya, tidak boleh melampaui. Tugas saya adalah "mbemperi" presiden," kata Tjahjo usai membuka rapat kerja nasional (rakernas) Keuangan Daerah di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (2/7).

Sedangkan, ketika ditanya sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Jokowi, Tjahjo menolak memberikan jawaban dengan dalih dirinya tidak lagi menjadi pengurus partai.

Seperti diketahui, tanpa menyebut nama, Tjahjo mengatakan ada menteri pada Kabinet Kerja yang menghina Presiden Jokowi. "Saya sebagai Mendagri punya datanya, tapi saya kira presiden sudah sangat tahu," ujarnya di rumah dinas Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, di Jakarta, Minggu (28/6).

Selanjutnya, Tjahjo menegaskan bahwa penghinaan tersebut tak pantas dilakukan oleh seorang menteri.

Kemudian, anggota DPR dari fraksi PDIP, Mashinton Pasaribu mengatakan bahwa menteri yang menghina tersebut memiliki ciri-ciri perempuan dan bukan berasal dari partai koalisi dan membawahi kementerian bidang perekonomian.