Pemimpin Muhammadiyah Agar Paham Kompleksitas di Tanah Air

Minggu, 2 Agustus 2015 | 05:25 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin (kiri) memberikan sambutan saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Sulawesi Selatan, 1 Agustus 2015 (Antara/Abriawan Abhe)

Jakarta - Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, sangat krusial. Pasalnya, ini adalah muktamar pertama setelah Muhammadiyah berusia se-abad (berdiri tahun 1912). Siapa yang akan menjadi ketua umum pengganti Din Syamsuddin tentu menjadi salah satu diskusi hangat menjelang muktamar.

Mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute Raja Juli Antoni mengharapkan ketua umum Muhammadiyah mendatang mesti memiliki kemapuan memahami kompleksitas politik di tanah air.

"Ketum PP Muhammadiyah harus paham kompleksitas politik di tanah air sehingga bisa menempatkan kepentingan sosial-politik Muhammadiyah secara baik," ujar Antoni dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (1/8).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, kata Antoni, juga mesti memiliki independensi politik. Ketum tidak dapat dintervensi oleh kepentingan sempit partai tertentu bahkan mampu menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik apapun.

"Independensi ini dalam rangka untuk meneruskan jihad konstitusi yang sudah dipelopor Din Syamsuddin, yaitu memastikan undang-undang yang dilahirkan oleh DPR memihak kepada kepentingan publik," tandasnya.

Antoni mengakui sebenarnya Muhammadiyah punya sistem kepemimpinan yang relatif mapan. Muhammadiyah menganut prisip dan tradisi kepemimpinan kolektif dan kolegial sehingga ketua umum bukan figur tunggal yang menentukan hitam-putih organisasi.

"Namun diharapkan ketua umum terpilih dapat memimpin Muhammadiyah menggerakan dakwah amar makruf nahi mungkar di era digital," imbuh Antoni.

Antoni juga menilai konsep dakwah Muhammadiyah mesti diperluas dan dikontekstualisasi untuk menjawab tuntutan zaman. Dengan spirit Islam Berkemajuan, lanjutnya, Muhammadiyah mesti menjadi pelopor gerakan 'keadaban publik'.

"Keadaban (akhlak) tidak hanya bersifat personal tapi keadaban publik seperti gerakan jamaah anti-korupsi, membuang sampah pada tempatnya, tepat waktu, mengantri, tertib berlalu lintas, tidak merokok di ruang publik dan sebagainya," beber
Mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini.