Penggusuran Warga Kampung Pulo, Pemprov DKI Dinilai Kurang Inovatif

Jakarta - Country Director ICLEI – Local Governments for Sustainability, Irfan Pulungan menilai penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terhadap warga Kampung Pulo untuk memperbaiki tata ruang kota Jakarta tidak inovatif.

"Kita harus menempatkan penataan ruang dalam konteks memanusiakan manusia. Pada saat itulah kita menjawab dan menghadirkan inovasi. Kekurangan pemerintah dari dulu tidak adanya inovasi," jelas Irfan pada diskusi UNJ, di Jakarta, Jumat (11/9).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukannya yang melibatkan banyak pihak yang berpengalaman, disimpulkan bahwa dampak penggusuran akan lebih berbahaya secara politik, ekonomi, sosial dan budaya dibanding masalah teknis lingkungan.

Penggusuran, menurutnya, telah terbukti berdampak jauh lebih luas dari sekedar hilangnya tempat tinggal atau relokasi tempat tinggal, namun juga bagaimana membangun kembali interaksi sosial yang baik di rumah susun.

Selain itu, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi juga mengatakan penggusuran yang kerap kali jadi solusi pemprov dalam mengatasi banjir ini dapat menimbulkan potensi konflik yang berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

"Bisa jadi ledakan sosial. Saya sendiri tidak mengharapkan itu terjadi. Bisa ada banyak korban yang kena. Karena potensi konflik yang bukan substansinya itu bisa kena," tegas Sandy.

Untuk itu, usulan-usulan terkait kebijakkan yang dinilai efektif tetap diajukan. Adapun hasil diskusi tentang ketepatan atau tidaknya penggusuran Kampung Pulo ini dihasilkan tiga usulan penting menyangkut inovasi yang perlu dikaji pemerintah dalam mengelola tata ruang.

Pertama, Gubernur DKI Jakarta perlu mengkaji ulang seluruh kebijakkan pemindahan warga bantaran sungai untuk menghindari kejadian seperti di Kampung Pulo.

Kedua, Pemprov DKI memberi ruang bagi alternatif solusi yang mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan warga, terutama kalangan menengah bawah. Solusi diharapkan efektif mengembangkan ekonomi dan sosial budaya yang berkelanjutan.

Ketiga, usul mengenai pendekatan perbaikan kampung melalui pembangunan Kampung Susun Berbasiskan Komunitas, yaitu kampung yang mengedepankan ruang interaksi sosial dengan gambaran modern yang ekologis.

Sejauh ini, lanjut Sandy, tanggapan kerja sama pemerintah sudah baik atas tawaran siklus budaya yang diusulkan terkait usulan ketiga.

Ke depannya Sandy berharap pembangunan kampung kota dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah.

"Fokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bangun kampung kota yang bermartabat, punya karakter, terutama berwawasan ekologis, berkeadilan, juga berpartisipatif dan berkelanjutan," tutur Sandy.