Kepala Dishubtrans DKI: LRT Tidak Bisa Sendirian Atasi Kemacetan Jakarta

Jakarta - Dengan adanya pembangunan transportasi publik Light Rail Transit (LRT), warga Jakarta berharap kemacetan dapat berkurang. Hanya saja, LRT tidak bisa beroperasi sendirian.

Bila ingin LRT efektif mengatasi kemacetan Jakarta dan wilayah sekitarnya di Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Bodetabek), maka harus didukung dengan moda transportasi publik lainnya. Seperti kereta api, transjakarta, dan Mass Rapid Transit (MRT).

"LRT itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri ya nggak efektif. Jadi bila LRT dioperasikan, harus didukung dengan transportasi publik lainnya. Ada keterkaitan antara program yang satu dengan yang lainnya," kata Andri Yansah, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, dalam Dialog Publik yang digelar Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) di Kantor DTKJ, Jalan Suryopranoto, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Pembangunan LRT, lanjutnya harus sejalan dengan pelaksanaan strategi Pola Transportasi Makro (PTM). Yakni, pengembangan angkutan umum atau massal, pembatasan lalu lintas dan peningkatan kapasitas jalan.

Untuk pengembangan angkutan umum atau massal, ada tiga moda transportasi publik yang akan dikembangkan Pemprov DKI yaitu MRT, LRT dan Busway. Saat ini, yang baru beroperasi adalah Busway. Sedangkan MRT sudah dalam pengerjaan fisik. Lalu LRT, sudah dalam tahap perencanaan terhadap tujuh lajur yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

"Kita punya tujuh lajur LRT yang akan kita kembangkan. Tujuh lajur yang akan dilakukan Pemprov DKI harus terintegrasi dengan tujuh lajur yang akan dikerjakan Pemerintah Pusat," ujarnya.

Sesudah pembangunan tiga transportasi publik, maka Pemprov DKI harus segera menerapkan pembatasan lalu lintas. Dengan melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, Electronic Road pricing (ERP), pengendalian parkir dan fasilitas park and ride.

"Ini harus berkaitan dengan pembatasan kendaraan bermotor. Kalau LRT dan MRT sudah jadi, kalau nggak didukung dengan pembatasan lalu lintas, ya sama saja, tetap macet Jakarta. Niat kita kan mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Kalau nggak ada pembatasan ya sia-sia saja," jelasnya.

Selain itu pihaknya harus mengembangkan parkir on street, karena parkir off street tidak bisa lagi menampung jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Karena itu, Dishubtrans DKI sedang menyediakan parkir on street. Saat ini, ada 378 satuan ruas parkir (SRP) on street yang akan dilelang.

"Kia akan terapkan retribusi sesuai dengan harga pasar. Kalau kita parkir sembarangan dengan harga murah, ya lagi-lagi mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas," tukasnya.

Seiring dengan itu, harus dibangun fasilitas park and ride sebanyak mungkin di wilayah perbatasan atau wilayah yang dekat dengan stasiun LRT dan MRT serta halte busway. Sehingga, warga bisa memarkirkan kendaraannya lalu menggunakan tiga transportasi publik tersebut.

Tidak hanya berhenti disitu, Pemprov DKI juga harus melakukan peningkatan kapasitas jaringan seperti pelebaran jalan, pengembangan jaringan jalan dan pedestrinisasi.

"Jadi LRT akan sangat efektif kalau semuanya itu berjalan beriringan. Dengan begitu, kemacetan di Jakarta akan terurai dengan baik. Kalau tidak kita siapkan, ya sama saja. Akan semakin banyak kendaraan pribadi yang masuk ke dalam kota," terangnya.