Buruh Bogor Tolak PP Pengupahan dan UMP Jabar Rp 1,3 Juta

Bogor - Ribuan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Bogor melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/11).

Aksi buruh dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah sempat berjoget bersama di depan kantor Dinsosnakertrans, perwakilan buruh langsung berorasi menyampaikan aspirasinya. Dalam orasinya, ribuan buruh tetap menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang kenaikan upah.

"Dalam PP itu tercantum bahwa kenaikan upah untuk buruh hanya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ini yang kita tolak. Ini menyengsarakan buruh," kata Koordinator Aksi Ananto.

Hingga sore hari, buruh masih melakukan aksinya. Meski hujan mengguyur, sebagian besar buruh masih tetap bertahan di depan kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor.

Ratusan polisi, TNI dan Satpol PP Kabupaten Bogor juga masih bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak kepolisian juga sudah menyediakan mobil water canon di lokasi.

Selain penolakan PP Nomor 78, ada 6 poin lainnya yang disebutkan dalam aksi buruh kali ini. Diantaranya yakni, penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa barat tahun 2016 sebesar Rp 1,3 juta.

Menurut buruh, dengan penetapan UMP Rp 1,3 juta dianggap terlalu rendah dan dapat dimanfaatkan pengusaha untuk menekan upah di tingkat Kabupaten/kota tidak lebih kecil dari Upah Minimum Kabupatan/Kota (UMK) saat ini.

"Dengan UMP Rp 1,3 juta bisa-bisa UMK kita lebih kecil dari yang sekarang sekitar RP 2,4 juta dengan dalih sudah di atas UMP," tambah Ananto.

Hingga Selasa petang, dewan pengupahan masih melakukan rapat tertutup guna menantukan UMK Kabupaten Bogor.