Basuki Temukan Pemborosan di Dinas Perindustrian dan Energi DKI

Jakarta - Hampir satu minggu ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan pembahasan program-program Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 dengan jajaran eksekutif, yakni para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dari hasil penyisiran pada Sabtu (21/11) sejak pukul 09.00 hingga pukul 24.00 WIB, Basuki masih menemukan banyaknya pemborosan yang dilakukan SKPD, salah satunya adalah Dinas Perindustrian dan Energi (Disperindgi) DKI Jakarta.

Basuki mengatakan, Disperindgi banyak melakukan pemborosan untuk membeli lampu-lampu yang akan dipasang sebagai penerangan jalan umum (PJU) yakni sebesar Rp 300 miliar untuk dinas. Selain itu, suku dinas (sudin) di lima wilayah juga menganggarkan hal yang serupa dengan nilai Rp 30-40 miliar. Tak mengherankan jika pembayaran listrik Pemprov DKI kepada PLN setiap tahunnya adalah Rp 600 miliar.

"Makanya saya gabungkan dan kalau semua lampu kita ganti dengan LED, paling bayar listrik di bawah Rp 200 miliar. Saya tanya kenapa mereka tidak mau lakukan (ganti lampu pakai LED), saya potong saja," ujar Basuki di Balai Kota, Minggu (22/11).

Selain itu, Basuki menyebutkan, saat melakukan pemasangan PJU pun Disperindgi DKI dinilai berantakan dan membuat masyarakat terganggu. Hal tersebut karena mereka mencari kontraktor yang tidak jelas untuk melaksanakannya sedangkan anggaran untuk itu sangat besar, yakni mencapai Rp 5 mliar. Ia menjelaskan, kontraktor tidak jelas yang dimaksud adalah mereka memiliki dokumen tetapi modalnya tidak jelas dan bekerjanya pun tidak bertanggung jawab.

Saat hal seperti itu terjadi, katanya, pihaknya sudah menegur kontraktor yang bersangkutan tetapi mereka tidak mau peduli. Oleh karena itu, Basuki memutuskan bahwa untuk hal-hal seperti itu tidak bisa terus digunakan atau dipertahankan sehingga lebih baik dalam anggaran diefisienkan.

"Kita lebih baik mengandalkan pekerja Penanganan Prasarana dan Saran Umum (PPSU). Tunjuk saja satu perusahaan misalnya sekelas Philips atau Nasional atau Panasonic yang sudah punya nama. Taruh di e-katalog, kita beli. Jadi kalau rusak, kita minta belinya langsung kontrak lima tahun," katanya.

Di samping permasalahan pengadaan barang dan jasa, banyaknya program seperti penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi juga dinilai Basuki tidak penting sehingga ia pun mencoretnya dari anggaran.

Hari ini, Basuki juga tetap datang ke Balai Kota untuk turut menyisir susunan KUAPPAS SKPD lainnya. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas Kesehatan menjadi dua SKPD yang susunan anggaran dalam KUAPPAS-nya akan disisir kembali. Sebelumnya Basuki juga sudah menyisir SKPD lainnya yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas Tata Air.