BK Akan Gelar Rapat Bahas Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Provokatif

Bekasi- Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan anggotanya, Nurdin Muhidin, yang dituding memprovokasi saat aksi buruh berlangsung di Kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (25/11) siang, akan dibawa ke rapat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bekasi. Nantinya, rapat BK DPRD Kabupaten Bekasi diputuskan untuk menentukan sikap terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Komisi IV dari Fraksi PAN itu.

"Minggu depan, kita minta kepada Badan Kehormatan untuk menentukan apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan atau tidak," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim, Kamis (26/11).

Dia menambahkan, saat pertemuan dengan Kapolresta Bekasi Kombes Pol M Awal Chairuddin dan jajaran di Mapolresta Bekasi, Cikarang Utara, kemarin malam, ia tidak mengetahui secara detail terkait hal-hal yang dianggap provokatif, yang dilakukan Nurdin Muhidin dan empat buruh lainnya.

"Semalam kita bersilahturahmi, ketemu Kapolres dan anggota kita (Nurdin) belum sempat di-BAP (berita acara pemeriksaan) polisi. Saya juga tidak mengetahui secara detail, hal-hal yang dituduhkan itu (memprovokasi)," kata Mustakin dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Dalam pertemuan itu, kata Mustakim, Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi menjelaskan bahwa Nurdin Muhidin selaku anggota Komisi IV diberi surat tugas untuk memantau aksi buruh di Kawasan Industri EJIP.

"Memang ada surat tugas kepada Nurdin untuk memonitoring aksi mogok nasional di lapangan. Itu kita sampaikan kepada Kapolres," imbuhnya.

Menurutnya, setelah pertemuan dengan jajaran kepolisian tersebut, Nurdin dan empat buruh lainnya dibebaskan.

"Kita akan bersama dengan kepolisian saling menjaga terciptanya kondisi kondusif selama aksi buruh berlangsung," imbuhnya.