Komisi Pengawasan Demokrat Tunggu Laporan Daerah soal Anas
Selasa, 21 Februari 2012 | 19:14 WIB
Komisi Pengawas menunggu bukti dari para kader yang menyebut aliran uang di Kongres Partai Demokrat.
Komisi Pengawas Partai Demokrat masih menunggu laporan soal dugaan penyimpangan di internal Demokrat, termasuk laporan money politics Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum seperti yang diungkapkan kader Demokrat Diana Maringka dan Umar Arsal.
"Kalau masih ada sampaikan kepada Komisi Pengawas," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Syarifuddin Hasan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/2).
Namun, Syarifuddin mengatakan, laporan yang ada sebaiknya tidak berdasarkan asumsi namun harus disertai bukti.
Laporan berdasarkan bukti itu bisa ditindaklanjuti Komisi Pengawas kepada Anas Urbaningrum.
"Kalau ada yang mengaku begitu (menerima duit dari Anas), ya bilang saja ke Komisi Pengawas, tunjukkan buktinya, jangan fitnah," ungkap Menteri Koperasi dan UKM itu
Syarifuddin mengatakan, jika sebatas penggantian uang transportasi dan akomodasi dalam ajang Kongres Demokrat Bandung Mei 2010 masih wajar diberikan kepada para kader.
Namun, tegas dia, partai Demokrat mengharamkan praktik politik uang.
Komisi Pengawas Partai Demokrat masih menunggu laporan soal dugaan penyimpangan di internal Demokrat, termasuk laporan money politics Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum seperti yang diungkapkan kader Demokrat Diana Maringka dan Umar Arsal.
"Kalau masih ada sampaikan kepada Komisi Pengawas," kata anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Syarifuddin Hasan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/2).
Namun, Syarifuddin mengatakan, laporan yang ada sebaiknya tidak berdasarkan asumsi namun harus disertai bukti.
Laporan berdasarkan bukti itu bisa ditindaklanjuti Komisi Pengawas kepada Anas Urbaningrum.
"Kalau ada yang mengaku begitu (menerima duit dari Anas), ya bilang saja ke Komisi Pengawas, tunjukkan buktinya, jangan fitnah," ungkap Menteri Koperasi dan UKM itu
Syarifuddin mengatakan, jika sebatas penggantian uang transportasi dan akomodasi dalam ajang Kongres Demokrat Bandung Mei 2010 masih wajar diberikan kepada para kader.
Namun, tegas dia, partai Demokrat mengharamkan praktik politik uang.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
Kapolda Metro Jaya Bintang 3 Sesuai Arahan Prabowo
HUKUM & HANKAM
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Seusai Divonis 18 Tahun, Nadiem Makarim Didukung Artis-Influencer




