Dirjen Otda dan Mendagri Beda Pandangan soal Pelantikan Kepala Daerah

Jakarta – Pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 tak dapat dilakukan pada akhir Januari. Sebab, terdapat sejumlah proses yang mesti ditempuh.

Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Soemarsono, Rabu (6/1). "Sekarang kan sudah 6 Januari, sementara sebelum pelantikan itu masih ada proses di paripurna DPRD," katanya.

Dia menjelaskan, Kemdagri tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden terkait rencana pelantikan. Pelantikan, kemungkinan dibagi dalam dua tahapan. Tahap pertama bagi daerah yang hasil pilkadanya tak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan dijadwalkan Maret. Sedangkan, tahap kedua direncanakan Juni atau setelah MK mengeluarkan putusan perselisihan hasil pilkada. "Ini (rancangan perpres) terkait keputusan tanggal segala macam, ini kan pengaturan dua tahap. Soal teknis saja. Sekarang sedang dipersiapkan," kata dia.

Dia mengatakan, saat ini ada kepala daerah yang masa jabatannya baru berakhir Juni 2016. Jika dilakukan pelantikan lebih cepat, maka ada petahana yang dipotong masa jabatannya. "Untuk itu kan ada kompensasi. Makanya yang jelas kami siapkan Maret dan Juni," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo justru menyatakan, pelantikan dapat berlangsung akhir Januari. "Akhir Januari bagi daerah yang tak ada gugatan," kata Tjahjo.

Menurutnya, pelantikan bagi daerah yang masih terdapat sengketa kemungkinan berlangsung Maret 2016. Demikian juga bagi lima daerah yang pilkadanya ditunda. "Yang masih sengketa akhir Maret," ucapnya.

Dia mengemukakan alasan pelantikan dibagi dalam dua tahap. Salah satunya pimpinan daerah terpilih agar segera bekerja. "Kan kasihan yang tidak ada sengketa. Kelamaan penjabat nanti seenaknya sendiri. Kalau Januari dilantik langsung kerja, sehingga penyerapan anggaran baik," katanya.