Pemprov Sulteng Siap Mediasi Kelompok Bersenjata di Poso

Palu - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan pemerintah provinsi siap memfasilitasi kelompok sipil bersenjata di Poso dengan pemerintah jika kelompok tersebut bersedia menyerahkan diri.

"Saya juga sudah imbau Santoso cs, kalau dia tidak keberatan saya mau mediasi. Kita juga mau supaya dia serahkan diri. Coba kita mediasi seperti bagaimana," kata Longki di Palu, Minggu, menanggapi upaya penanganan kelompok bersenjata di Poso.

Dia mengatakan, persoalan Poso adalah persoalan keamanan yang sudah ditangani secara intens oleh aparat keamanan sehingga tidak berdampak luas pada kondisi keamanan di Kabupaten Poso, apalagi di Sulawesi Tengah.

"Bukan berarti saya tidak bisa bicara mengenai Poso, walaupun sudah ada yang menangani masalah ini," katanya.

Longki siap memediasi Santoso dengan pemerintah pusat seperti dalam penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka di Aceh.

Menurut Longki, penyelesaian konflik keamanan di Poso tidak semata-mata dilakukan dengan pendekatan refresif, tetapi juga pendekatan kemanusiaan.

"Ini yang utama," katanya.

Karena itulah, kata Longki, dirinya berharap Santoso dan kawan-kawannya bersedia menyerahkan diri secara sukarela.

Gubernur berharap operasi pencarian Santoso melalui operasi Tinombala 2016 yang berlangsung di Poso segera membuahkan hasil dalam waktu 90 hari sejak penempatan pasukan TNI-Polri di daerah itu pada 10 Januari 2016.

"Mudah-mudahan 90 hari sudah bisa beres," katanya.

Operasi tersebut merupakan kelanjutan dari operasi Camar Maleo IV.

Longki mengatakan kelompok Santoso saat ini semakin terjepit setelah pasokan logistik dari Desa Sangginora digagalkan oleh aparat gabungan TNI dan Polri pada 9 Februari 2016.

Longki memperkirakan dengan keterbatasan logistik tersebut membuat kondisi Santoso dan kawan-kawan semakin kesulitan di tempat persembunyiannya di hutan Poso.