Dugaan Korupsi Bansos di Kabupaten Puncak, 13 Orang Diperiksa

Jayapura- Sebanyak 13 orang sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2013 di Kabupaten Puncak, Papua sebesar Rp 15 miliar.

Hal Ini dikatakan Kasidik Kejati Papua Nikson Nikcolaus Nila saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/3) pagi. Kejaksaan Tinggi Papua memberikan dukungan penuh, terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi ini. Pihaknya mengakui bahwa kasus ini telah ditangani oeh Kejaksaan Agung.

"Dalam waktu dekat tim dari Kejaksaan Agung akan datang ke Papua untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak. Kami juga sudah menerima surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung," katanya, Jumat (4/3).

Dikatakan, pada intinya, Kejaksaan Tinggi Papua akan mendukung upaya penegakan hukum untuk mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Puncak tersebut. "Kami juga berharap ada partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Puncak. Sementara, untuk pemanggilan terhadap Bupati Puncak, Willem Wandik belum ada jadwalnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, yang akan dipanggil di antaranya Ketua Panitia Pengadaan Barang, Sekda, Kepala Badan Pengelola Kas, dan Aset Daerah, serta Bendahara Pengeluaran Kabupaten Puncak.

"Bulan ini juga kami akan melakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk kerugian negara, belum dapat kami paparkan saat ini untuk dugaan korupsi dana bansos," ujarnya.

Sebelumnya, kemarin sekitar 100-an orang yang mengatasnamakan Forum Pelajar, Mahasiswa Peduli Pembangunan (FPMPP) Kabupaten Puncak, melakukan unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Papua dan Gubernur Papua. Massa menuntut Bupati Puncak Willem Wandik diperiksa, atas dugaan kasus korupsi dana bansos Rp 15 miliar tahun 2013 dan dugaan penggelembungan pembelian pesawat jenis Grand Karebau senilai Rp 146 miliar dari dana DAU 2015.