OKI Serukan Boikot Produk Israel

Jakarta – Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI menyerukan boikot produk-produk yang dihasilkan dari permukiman Israel di wilayah pendudukannya dan menjanjikan dukungan bagi hak-hak asasi yang tidak dapat dicabut dari warga negara Palestina. Seruan tersebut muncul di akhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI, di Jakarta, Senin (7/3), yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 57 negara.

Resolusi OKI juga mendesak supaya negara-negara anggota dan masyarakat internasional lebih luas memboikot produk-produk yang dihasilkan di dalam atau oleh permukiman ilegal Israel dari pasar-pasar mereka.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi mengenai boikot produk-produk dari daerah permukiman ilegal Israel, Juru Bicara Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan bahwa pemboikotan tidak hanya dilakukan Indonesia tetapi juga oleh negara-negara Islam sebagai solidaritas Islam terhadap Palestina.

Namun, Tata mengaku tidak tahu persis produk apa saja yang akan diboikot, namun salah satunya adalah produk pertanian. "Bisa lihat dampaknya. Kalau kita Indonesia memiliki pasar 50 juta, Pakistan punya pasar terbesar 40 juta. Itu sudah berapa juta orang? Berapa miliar pasar yang bisa diboikot?" kata dia.

Dia menambahkan, seruan tersebut mengikat secara politik dan memberikan sanksi moral. Di sisi lain, pemboikotan akan dilakukan secepatnya dan tanpa ada ketentuan batas waktu.

"Itulah alasan sidang ini dilaksanakan. Semua pernyataan menteri, SOM, pemimpin, menyatakan komitmen bulat terhadap upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah Palestina dan bersatu memberikan dukungan kepada Palestina," ujar Tata.

Seperti diberitakan isu permukiman itu merujuk pada masyarakat Yahudi yang membangun daerah-daerah yang diduduki oleh Israel sejak 1967. Permukiman-permukiman tersebut dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional dan menjadi hambatan besar untuk mencapai upaya perdamaian karena orang-orang yang ada di Tepi Barat dan Jerusalem Timur membangun di atas tanah yang dipandang Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.

Pelaksanaan KTT LB OKI ke-5 ini resmi ditutup oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dengan disahkannya dua dokumen yang sangat penting. Pertama adalah Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina.

Kedua, adalah Jakarta Declaration, sebagai inisiatif Indonesia, yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Dalam deklarasi tersebut sedikitnya ada 23 poin yang disepakati, di mana para peserta konferensi sepakat mendukung kemerdekaan Palestina.

Hasil yang diperoleh dalam KTT LB OKI tidak hanya memberi tekanan pada Israel, tetapi juga kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina, dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel.

Selain itu juga penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status-quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif, serta pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

Jokowi mengaku gembira karena para pemimpin dunia Islam sepakat merapatkan barisan dan memperkuat persatuan untuk menggelorakan kembali dukungan terhadap rakyat Palestina. Karena melalui KTT ini, sejarah akan mencatat bahwa para pemimpin dunia Islam telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina.