Djarot: LHP BPK Semester II APBD DKI 2015 Berindikasi Kerugian Negara

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat memperkirakan adanya kerugian negara dalam dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II APBD DKI 2015 dan BLUD RSUD Cengkareng yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemari.

"Ya diperkirakan ada kerugian negara. Tapi ini masih belum diklarifikasi. Baru kelihatan setelah 60 hari ke depan," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (17/3).

Bila pada saat klarifikasi data dan perbaikan dari hasil temuan BPK tersebut, ditemukan positif terjadi kerugian negara, maka pejabat yang terlibat harus mempertanggungjawabkan temuan tersebut. Yakni dengan mengembalikan kerugian negara ke kas daerah.

"Nanti kita klarifikasi, dimintai bukti. Kalau merugikan negara, ya dia harus mengembalikannya dong. Dia harus mempertanggungjawabkan hasil LHP tersebut," ujarnya.

Untuk pejabat yang bermasalah, Djarot memastikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada hukum. Pemprov DKI tidak akan menutup-nutupin maupun melindungi pejabat itu.

"Ya tidak perduli, ‎mereka harus mempertanggungjawabkan," tegasnya.

Meski enggan menjawab temuan BPK yang berindikasikan kerugian negara itu apa saja, mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan berdasarkan pengalamannya, setiap hasil BPK pasti ada temuan berupa kerugian negara hingga kesalahan administrasi akibat dokumen tidak lengkap.

"‎Yang kemarin yang dua buku itu normal saja jadi tidak ada terlalu signifikan. Kalau ada pemeriksaan berarti ada temuan. Minimal temuan kesalahan administratif, dokumen tidak lengkap," ungkapnya.

Setelah menerima dua LHP semester II APBD dan BLUD RSUD Cengkareng 2015, BPK kembali akan menyerahkan LHP dari LHP lima entitas (lembaga/badan) kepada Pemprov DKI. Penyerahan itu dilakukan setalah dua LHP rampung dievaluasi Pemprov DKI.

"Sebentar lagi BPK akan menyerahkan LHP terhadap lima entitas. Kemarin kan dua LHP dari dua entitas. Saya akan mengawasi proses evaluasi dan perbaikan dari hasil LHP tersebut," tuturnya.