Masyarakat Diminta Waspadai Isu SARA Jelang Pilgub DKI

Jakarta – Semakin dekatnya waktu pendaftaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, genderang perang di antara kubu bakal calon gubernur (cagub) DKI mulai ditabuh. Masing-masing pihak berusaha melancarkan serangan untuk mencapai popularitas dan melemahkan kekuatan lawan. Hal itu tidak mengejutkan, mengingat posisi yang diperebutkan adalah gubernur DKI Jakarta, sebuah wilayah yang menjadi barometer bagi wilayah lain di Indonesia.

Sayangnya, konten dari perang opini tersebut sering diisi dengan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Hal ini bisa dilihat dalam berbagai postingan di media sosial seperti Twitter dan Facebook.

Beredarnya isu SARA untuk menyerang kelompok lain menjelang Pilkada DKI 2017 ini, dinilai tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Jakarta dan Indonesia. Bahkan, hal itu bisa mengancam relasi sosial dan keamanan sosial. Konflik sosial bahkan konflik fisik, dinilai bisa saja terjadi.

Mencermati kondisi tersebut, IndoStrategi melakukan survei preferensi sosial politik pada 1-12 April, dengan melibatkan 1200 responden yang dipilih secara acak di empat kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari survei ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap isu-isu SARA yang saat ini mudah ditemui.

Hasilnya, survei menunjukkan kecenderungan hubungan yang baik antara warga DKI. Masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang cukup dewasa dalam melihat perbedaan etnik, agama, dan bangsa. Dalam hal beragama, mereka memiliki sikap yang inklusif dan moderat, meski memiliki paham keagamaan yang cenderung normatif-konservatif.

"Masih terdapat potensi konflik akibat isu-isu sara dalam kampanye pilgub DKI 2017. Sebanyak kira-kira 29 persen responden yakin bahwa masyarakat DKI Jakarta bisa terbelah oleh isu-isu sara. Sedangkan yang menentang keyakinan ini adalah sebanyak 59 persen dan sisanya sebanyak 10 persen adalah ragu-ragu," ujar Direktur IndoStrategy, Andar Nubowo DEA saat diskusi publik bertajuk "Potensi Konflik Sosial Menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017" di Hotel Alia, Cikini, Selasa (10/5).

Mengenai kemungkinan terjadinya kerusuhan seperti Mei 1998 melalui momen Pilkada DKI 2017, mayoritas warga DKI menampik kemungkinan ini (62,25 persen), berlawanan dengan minoritas yang berpandangan sebaliknya (24,2 persen), dan sisanya ragu-ragu (14,6 persen).

"Meski dari segi prosentasi jumlahnya kecil, tetapi hal ini harus mendapatkan perhatian semua pihak. Jika tidak, masyarakat Indonesia yang inklusif, moderat dan terbuka kepada perbedaan tersebut akan bisa berubah menjadi masyarakat yang beringan jika terus menerus digempur dengan isu-isu SARA," ungkap dia.

Oleh karena itu, Andar menyarankan kepada para kandidat dan tim harus membuat program kampanye yang sejuk dan tidak menggunakan isu kampanye SARA yang belum tentu efektif dalam mempengaruhi pilihan politik. Malahan, justru bisa berakibat buruk kepada persatuan masyarakat DKI Jakarta.

"Akhir-akhir ini, setidaknya muncul isu-isu identitas yang berpotensi membelah kebhinekaan, persatuan dan kesatuan bangsa, yakni soal agama, etnik, ras golongan dan bangkitnya komunisme. Isu ini sensitif, karena menyentuh dan menyinggung sentimen publik. Apalagi, indonesia di masa lalu pernah terjerembab dalam konflik-konflik itu. Maka, Pilkada DKI seyogyanya mencerminkan sebuah panggung demokrasi yang sehat, berkeadilan dan memantapkan demokratisasi dan Indonesia untuk semua," terang Andar.