Menhan Pastikan Tak Pakai Broker

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memastikan bahwa pada era kepemimpinannya pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak melalui broker atau perantara.

Ryamizard menegaskan bahwa pengadaan alutsista sudah ditetapkan dengan kerjasama antar pemerintah atau g to g (government to goverment).

"Tidak ada (broker). Zaman saya kan G to G. Tidak ada broker di G to G. Jadi, tidak ada lagi B to G (businness to government). Saya kan yang merubah itu," tegas Ryamizard di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).

Termasuk, pengadaan delapan pesawat sukhoi SU-35 yang menurutnya tidak melalui broker. Melainkan, resmi kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan Rusia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar kerjasama pengadaan senjata sebaiknya dilakukan antar pemerintah atau G to G. Dengan tujuan, meminimalisasi peran broker atau perantara yang menyebabkan mahalnya harga.

Selain itu, menutup potensi korupsi dari pengadaan persenjataan akibat markup (penggelembungan) harga karena pembelian melalui broker.

"Untuk memperkuat industri pertahanan nasional, proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, G to G. Untuk memangkas apa? Untuk memangkas broker. Memangkas perantara yang saya kira kecenderungan di situ adalah markup (penggelembungan) harga. Proses G to G ini juga akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik korupsi yang ada di negara kita," tegas Jokowi dalam rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).