Masih Gunakan Kontrasepsi Jangka Pendek, Pertumbuhan Masyarakat Jakarta Relatif Tinggi

Jakarta - Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta dari tahun ke tahun masih cukup tinggi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk baik dari angka kelahiran maupun karena faktor urbanisasi yang kian tidak terbendung dari waktu ke waktu.

Untuk mencegah agar tingkat fertilitas di DKI Jakarta tidak terlalu tinggi, Pemprov DKI Jakarta melalui petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan semakin meningkatkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)‎, Dien Emmawati, mengakui sampai sekarang masih ada 40% dari masyarakat DKI Jakarta yang belum menggunakan kontrasepsi.

"Dari total 10,2 juta jiwa warga yang bermukim di DKI Jakarta, sasaran program Keluarga Berencana kami sebesar 20% atau 2,14 juta jiwa penduduk DKI Jakarta, dari total jumlah warga itu masih ada 450 ribu diantaranya yang belum mendapatkan pelayanan KB," ujar Dien, Selasa (26/7) pagi di Gedung Ecovention, Ancol Taman Impian, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan meski sudah ‎berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Jakarta melalui kader ibu PKK dan BKKBN, namun memang antusias dari keluarga muda di Jakarta untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang masih sangat minim.

"Dari 60% masyarakat yang sudah menggunakan KB itulah baru 20%-nya yang mau menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang berupa susuk atau IUD (Intra Uterine Device - Spiral), sedangkan sisa 80% masyarakatnya masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti Pil, Suntik, dan Kondom," tambahnya.

Dikatakannya, ‎karena kebanyakan masyarakat masih menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek yang mudah bobol atau bocor, maka hal ini membuat angka pertumbuhan di DKI Jakarta masih sering kali sulit untuk dikontrol.
"Untuk mengoptimalkan fungsi KB DKI Jakarta, kita minta masyarakat untuk beralih dari alat kontrasepsi ‎jangka pendek ke jangka panjang, peran PPKB ini sangat penting untuk mengoptimalkan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang," tutur Dien.

Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN, Abidinsyah Siregar, mengatakan upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan melakukan perubahan yang positif sudah mulai terasa di DKI Jakarta.
"Tahun ini saya dengar ada 157 RPTRA akan dibangun dan tahun depan ada 120 RPTRA yang akan dibangun kembali, ini menunjukkan bahwa komitmen dari Pemprov DKI Jakarta dalam memastikan anak-anak untuk memiliki ruang bermain dan bergerak terjamin," kata Abidinsyah.

Dengan keberadaan RPTRA tersebut, maka dipastikan anak-anak dapa memiliki daya tumbuh yang baik dengan kesehatan fisik, mental, maupun tumbuh kembang sosial yang jauh lebih baik.

"Persoalannya saat ini bagaimana kita mengatur demografi sosial dan persepis masyarakat yang masih ragu menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, hal ini bisa kita ‎lakukan dengan meningkatkan gebyar fungsi dari PPKB di tingkat RW agar perubahan bisa lebih cepat terjadi," tuturnya.

‎Bila masyarakat Jakarta sebagian besar masih menggunakan cara penggunaan KB model klasik dengan menggunakan pil dan suntik sehingga masih rawan drop alias bocor, maka kebiasaan tersebut harus dirubah dengan konsep pola pikir jangka panjang mnggunakan IUD. "Dengan IUD jangka waktu bisa lebih panjang dari 5-8 tahun, sehingga tidak perlu repot-repot bolak balik ke Puskesmas atau Bidan," lanjut Abidinsyah.