Gunungkidul Minta Pemerintah Ubah Metodologi Kemiskinan

Gunungkidul - Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Immawan Wahyudi, meminta pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan perubahan metodologi dalam penghitungan angka kemiskinan.

"Kami ingin agar pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap metodologi indeks kemiksinan di Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya di Gunungkidul, Minggu (11/9).

Ia menuturkan, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa metodologi kemiskinan yang diterapkan BPS tidak tepat diberlakukan pada beberapa daerah di Indonesia, termasuk DIY.

Pertama, data mencatat bahwa tingkat kesejahteraan di DIY masuk kategori tertinggi di Indonesia. Namun, pada saat bersamaan, tercatat bahwa tingkat kemiskinan DIY masuk kategori tertinggi di Indonesia.

"Terjadi anomali dengan kemiskinan di DIY. Dengan tingkat kesejahteraan DIY yang tertinggi ketiga di Indonesia, di mana Kabupaten Gunung Kidul termasuk di dalamnya lha kok, angka kemiskinannya juga sangat tinggi," tuturnya.

Kedua, berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan dan perbankan di DIY bertumbuh signifikan, dan pertumbuhan tertinggi terjadi di Gunung Kidul.

"Perbankan sangat cermat untuk memperhitungkan untung ruginya suatu lembaga keuangan dan perbankan ketika membuka cabang di suatu daerah. Jadi, data jumlah perbankan itu menunjukkan kondisi riil masyarakat di Gunungkidul," jelasnya.

Ketiga, data BPS Provinsi DIY mencatat bahwa pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Gunungkidul tertinggi untuk seluruh DIY. Artinya, secara integral, data BPS tentang kemiskinan di DIY bertentangan dengan realita di lapangan.

"Saya sudah menyampaikan pendapat beberapa waktu lalu ke menko kesra untuk meminta BPS mengubah metodologi penghitungan angka kemiskinannya, karena data yang salah sangat merugikan kami," kata Immawan.