Gara-Gara Demo Ricuh, Pemprov DKI Rugi Ratusan Juta

Jakarta - Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta merugi lebih dari Rp400 juta gara-gara sejumlah fasilitas publik rusak akibat terkena dampak aksi unjuk rasa 4 November 2016 yang berakhir rusuh.

Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono mengimbau kepada masyarakat agar dalam menyampaikan aspirasinya dilakukan secara tertib dan santun.

"Ada 6.600 pohon di kawasan Monas terutama di depan Istana sepanjang jalan yang dilalui pengunjuk rasa yang mengalami kerusakan dan kami harus perbaiki," ujar Soni Sumarsono kepada wartawan yang mencegatnya di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/11)

Tak hanya pohon saja yang rusak, sedikitnya ada enam titik pagar, menurut Soni juga jebol dan rusak parah. Namun semua itu paginya langsung diperbaiki agar keindahan dan estetika kota Jakarta tetap terjaga.

Fasilitas publik yang juga rusak adalah kaca-kaca bis Trans Jakarta. Ada yang pecah terkena lemparan batu massa, kemudian Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan halte juga ada yang rusak.

"Jalan yang dijadikan massa untuk membakar ban dan kendaraan Polri aspalnya juga rusak mengelupas. Terutama yang bekas kebakaran sepanjang delapan meter, kami perbaiki, tugasa kami saat ini adalah memperbaiki fasilitas yang rusak akibat aksi unjuk rasa yang rusuh," tuturnya.

Soni menyayangkan aksi demo yang sebelumnya tertib justru berakhir ricuh. "Dari pagi sampai sore saya apresiasi berjalan baik, prinsipnya semua jalan dengan damai tertib. Dari pihak Pemprov pun kita beri pelayanan supaya mereka bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, itu yang prinsip tugas kami adalah itu, Kita juga siapkan mulai dari minuman, penjagaan dan sebagainya. Itu bagus senang sekali," katanya.

Namun, lanjut Dirjen Otda Kemendagri ini, peristiwa setelah jam 6 petang atau Bakda Magrib justru kemudian terjadi pelanggaran keamanan dan ketertiban umum sampai penjarahan, pembakaran sebagian sepeda motor.

"Itu yang saya prihatinkan, hal ini tidak akan terjadi kalau semua tertib. Ini semua juga aman kalau tertib demonstrasi sampai jam enam, harusnya jam enam itu sudah membubarkan diri dengan baik. Jadi itu sebenarnya pesan saya secara umum," tambahnya.

Soni sangat menyayangkan ada peserta demo yang mengalami luka-luka dan terpaksa harus dirawat. "Kami sudah menjenguk korban luka-luka bersama pak Kapolri dan Panglima di RSPAD, dan mereka sudah sembuh dan pulang, mereka itu jatuh karena naik pagar terpeleset dan luka-luka," kata Soni.

Soni mengatakan pemerintah tidak melarang orang untuk menyampaikan aspirasiya. Tapi mereka juga wajib menjaga ketertiban dan ketentraman.

Selain mengakibatkan sejumlah fasilitas milik publik rusak, aksi demo tersebut juga meninggalkan sampah hingga 70 ton. Sampah tersebut sudah diangkut dan dikirim ke Bantar Gebang, Bekasi pagi harinya. "Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para demonstran pemungut sampah," katanya.

Ketika ditanya wartawan akan adnyaa isu demo lagi pada 24 November. Soni mengatakan bahwa unjuk rasa tidak dilarang selama dalam koridor ketenteraman dan ketertiban.

"Saya juga sudah mendengar isu tersebut tanggapan saya menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa itu tidak dilarang, silakan tapi harus tetap dalam koridor ketentraman dan ketertiban, demonstrasi itu sah-sah saja," ujar alumnus Fisipol UGM ini.

Tapi, lanjut Soni, dirinya mengimbau jika memungkinkan aksi unjuk rasa tersebut dibatalkan saja. "Sudahlah kita serahkan dan percayakan kepada aparat hukum untuk menjalankan tugas memproses hukum, karena demo nanti kita takutkan akan kembali membuat fasilitas publik seperti pohon bisa rusak lagi," pungkas Soni.