Ahok Akan Diuntungkan pada Debat Program Cagub

Jakarta - Tahapan pemilihan gubernur (pilgub), terutama dalam debat pasangan calon, bakal melambungkan elektabilitas Ahok.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai salah satu momentum yang paling penting dalam tahapan pilgub DKI Jakarta adalah debat kandidat kepala daerah. Debat bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon yang dinilai punya program yang tepat untuk membangun DKI Jakarta.

"Dalam konteks DKI Jakarta, debat kandidat adalah momentum yang penting dan krusial. Pihak yang memenangkan debat, besar kemungkinan menjadi pemenang pilgub apalagi debat dilakukan secara live dan mayoritas penduduk Jakarta pasti akan menontonnya," ujar Arya, Kamis (24/11).

Pada Pilpres 2014 di mana persaingan antara calon presiden, Prabowo dan Jokowi, sangat ketat, debat capres waktu itu mendapatkan perhatian pemirsa seluruh Indonesia. Bahkan siapa yang bakal menjadi pemandu debat pun mencuri perhatian publik. Saat ini, Pilgub DKI Jakarta disebut-sebut serasa pilpres. Perhatian publik bukan hanya dari sekitar Jabodetabek melainkan sudah seluruh Indonesia.

Dalam konteks itulah, kata Arya, Cagub Petahana Basuki T Purnama alias Ahok bisa memanfaatkan debat kandidat untuk rebound. Ahok, kata dia, bisa memanfaatkan momentum debat untuk mengapitalisasi rekam jejak dan program yang sudah dijalankannya.

"Pemilih DKI Jakarta umumnya memilih berdasarkan dua faktor utama, yakni rekam jejak atau kinerja dan kepribadian di samping faktor-faktor lain seperti kesamaan suku, agama, ras dan kedekatan. Nah, Ahok bisa memanfaatkan debat kandidat untuk menyampaikan kinerja atau rekam jejaknya yang cukup berhasil di DKI Jakarta," katanya.

Namun, jika Ahok tidak bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan dengan baik, kata Arya maka bisa membuat elektabilitas Ahok tambah terpuruk. Apalagi, tren elektabilitas Ahok berdasarkan survei-survei terakhir semakin menurun. Arya mengakui bahwa kasus hukum telah menggerus elektabilitas Ahok.

"Perkiraan saya, pemilih yang masih ragu-ragu dan pemilih yang belum menentukan pilihannya di Jakarta berjumlah sekitar 25 sampai 30% dari jumlah pemilih. Pemilih jenis ini masih dinamis dan bisa bergerak ke kandidat mana saja. Karena itu, setiap momentum harus dimanfaatkan para kandidat untuk menarik simpati pemilih terutama yang masih ragu-ragu dan belum menentukan pilihan," imbuh Arya.

Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya mengungkapkan, ada beberapa momentum di mana Ahok bisa rebound pascaditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. Pertama saat di pengadilan, di mana jika bukti yang disangka kepada Ahok tidak berdasar. Saksi pelapor bisa dibantah saksi terlapor dan Ahok bisa menunjukkan bahwa dirinya tidak menistakan agama Islam. "Apalagi, Ahok sudah mengatakan lebih suka di pengadilan terbuka," ujar Yunarto di Jakarta, Kamis (24/11).

Kedua, ketika Ahok mengubah sikap sendiri agar lebih santun dan gaya komunikasi tidak kasar. Jika ada perubahan sikap Ahok, kata dia, akan bisa menarik kembali simpati masyarakat secara emosional yang sebelumnya antipati. "Kita tahu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Ahok sangat tinggi. Apabila hal ini diimbangi dengan perubahan sikap Ahok, maka orang yang sebelumnya antipati dengan Ahok akan kembali simpati. Jika ini terjadi, bisa saja pilkada DKI Jakarta satu putaran untuk Ahok-Djarot," katanya.

Momentum lain, kata Yunarto, yang bisa menjadi simbol penegasan kinerja Ahok adalah debat publik. Ahok bisa memanfaatkan momentum ini, apalagi secara teknis, Ahok sangat baik dan menguasai persoalan DKI Jakarta.

"Kita lihat bagaimana Ahok dengan sangat baik menjelaskan persoalan reklamasi di pengadilan termasuk hal-hal teknis saat dirinya menjadi saksi di pengadilan terkait kasus reklamasi. Namun, debat ini kan juga menampilkan sisi emosional dan kepribadian. Nah, momentum ini bisa dijadikan Ahok untuk menunjukkan perubahan sikap tersebut," terang dia.

Lebih lanjut, Yunarto menegaskan bahwa strong voters Ahok masih bertahan untuk memilih Ahok pascaditetapkan menjadi tersangka. Mereka umumnya adalah kelas menengah ke atas yang berpendidikan dengan menentukan pilihan-pilihan berdasarkan pertimbangan rasional. "Strong voters Ahok yang berjumlah 35 sampai 40% masih bertahan. Yang bergeser adalah weak voters Ahok yang jumlahnya 10 sampai 15%. Sebagian kecil bergeser menjadi pemilih kandidat lain, sementara yang lain menjadi undecided voters. Karena itu, penetapan Ahok jadi tersangka tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas Ahok dan juga tidak mendongkrak elektabilitas Agus atau Anies," pungkas dia.

Berkaitan dengan karakterisasi pemilih, Arya Fernandes mengatakan, distribusi masyarakat kelas menengah tersebar ke tiga kandidat. "Karakterisasi tiga calon dekat dengan kelas menengah. Ada calon yang punya pendidikan tinggi, kinerjanya bagus. Jadi tidak akan dominan ke satu kandidat, tapi akan merata," kata Arya.

Dia menuturkan, tipikal masyarakat kelas menengah kecenderungannya berpendidikan relatif bagus. "Evaluasi terhadap kandidat, baik program kemudian perilaku kandidat itu menjadi salah satu tolak ukur bagi mereka untuk memilih. Mereka lebih otonom, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain pilihannya," tambahnya.

Dia menyatakan, sulit memprediksi kantong-kantong suara dari pemilih. Ditambah, tiga pasangan calon melakukan pendekatan ke berbagai segmen. "Sasaran kampanye mereka tidak lagi menyasar atau fokus satu segmen tertentu misal anak muda saja, ibu-ibu saja, etnis saja. Para kandidat sasar semua segmen. Tetapi tentu ada fokusnya juga seperti ada yang erius garap ibu rumah tangga dan anak muda," ucapnya.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarief Hidayat mengatakan, ada dua kemungkinan kenapa hasil survei elektabilitas Ahok turun. Pertama kemungkinan karena status Ahok yang saat ini ditetapkan tersangka atas dugaan penistaan agama membuat dukungan semakin tergerus.

Kedua adalah orang yang di survei enggan menjawab pertanyaan karena faktor memanasnya suhu politik dan sosial di masyarakat. Kondisi itu membuat orang yang ditanya dalam survey tak mau mengambil risiko politik.

"Tapi saya lihat menurunnya elektabilitas Ahok di survei karena kebanyakan masyarakat tidak mau mengambil risiko politik dan sosial. Ingat, masyarakat Jakarta itu rasional dalam memilih calon. Artinya, saat di survei bisa saja dia tidak katakan mendukung Ahok tapi dalam hati atau di bilik suara nanti malah kebalikannya," ujar Syarif.
Syarif meyakini, dugaan kasus penistaan agama yang ditujukan ke Ahok akan semakin membuat masyarakat simpatik kepada calon petahana itu. Sebab, hingga saat ini penistaan agama itu masih kontroversi di kalangan masyarakat luas.

"Saya meyakini pemilih Jakarta itu malah simpatik sama dia (Ahok). Apalagi Ahok dikepung segala sudut. Kenapa dikepung di kasus isu SARA? Karena Ahok memiliki elektabilitas yang tinggi dan susah dikalahkan. Itu yang membuat orang dari luar Jakarta dikerahkan untuk menjegal Ahok," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Syarif, hasil survei yang menempatkan Ahok turun elektabilitasnya tak perlu dipermasalahkan. Hal terjadi karena masyarakat yang di survei saat ini cenderung tidak terbuka dan jujur mengutarakan apa yang ada di benaknya.

"Untuk menghindari risiko politik dan sosial, bisa saja mereka tidak mengatakan mendukung Ahok tapi di bilik suara berbalik mendukung. Masyarakat Jakarta sangat rasional dalam memilih. Tidak mau menghadapi risiko politik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari risiko politik itu makanya cenderung nyatakan dukung si calon A, calon B atau bahkan tidak menjawab. Sekali lagi hanya untuk menjaga risiko politik dan sosial di masyarakat," katanya.

Seharusnya, kata Syarif, perlu ada kanalisasi politik di Pilgub DKI Jakarta. Kanalisasi itu bertujuan agar orang luar Jakarta tidak perlu mencampuri urusan politik Ibukota.

"Di daerah lain juga banyak penistaan agama tapi kok tidak diangkat ke permukaan. Kenapa? Karena memang tidak menarik. Apa pun katanya, susah untuk tidak memisahkan isu agama dengan politik Jakarta saat ini," katanya.