Sumarsono: Panitia "Kita Indonesia" Sudah Berusaha agar Massa Tak Gunakan Atribut Parpol

Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono memberikan apresiasi kepada panitia "Kita Indonesia" yang telah berupaya meminta massa yang ikut aksi, Minggu (4/12), untuk melepaskan semua atribut partai politik (parpol). Sejumlah orang telah melepas dan menyembunyikan atribut partai yang dibawa, tetapi sebagian massa masih terlihat menggunakan atribut partai.

Berdasarkan informasi di lapangan, massa yang tetap menggunakan atribut parpol ternyata tidak membawa baju ganti dan imbauan panitia tidak dapat menjangkau ratusan ribu massa yang hadir dalam aksi tersebut.

Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan aksi "Kita Indonesia" yang digelar tanggal 4 Desember 2016 merupakan aksi parade kebudayaan atau parade Bhinneka Tunggal Ika.

"Saya kira bagian dari pada prosesi kebudayaan, banyak tari-tarian dari berbagai daerah. Saya kira ini bagus dan itu juga untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika, untuk menjaga ke-Indonesia-an," kata Soni di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (5/12).

Dari sisi substansi, menurutnya, agenda aksi "Kita Indonesia" dengan jumlah massa yang cukup banyak. Hanya saja, ada hal yang dilanggar, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Pasal 7 Ayat (2), yakni dalam kegiatan car free day tidak boleh untuk kegiatan politik atau berbau politik di dalamnya, termasuk aktivitas propaganda atau SARA.

"Kewajiban saya sebagai plt gubernur tetap menegakkan peraturan. Sebagai bagian dari pembinaan masyarakat. Kami memberikan teguran tertulis kepada panitia parade dan mengingatkan bahwa ada peraturan yang dilanggar," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sumarsono juga memberi apresiasi kepada tokoh-tokoh partai politik yang naik ke panggung dengan tidak menggunakan atribut partai. Tindakan itu dinilainya bagus dan konsisten terhadap aturan dan imbauan yang ada.

Menurutnya, peserta yang menggunakan atribut parpol merupaka inisiatif masing-masing dan bukan merupakan instruksi partai politik. 

"Jadi mereka yang berinisiatif menggunakan atribut partai. Karena telah saya cek hanya dari daerah tertentu. Jadi bukan karena instruksi pengurus dari pusat. Yang penting yang digarisbawahi memang ada komitmen untuk membuat (aksi) kemarin ada istilahnya pawai atau parade kebinekaan, memang betul-betul putih dan tidak melibatkan atribut partai politik," katanya.