Panglima TNI Diminta Dalami Konsep Gelar Pasukan di Titik Terluar

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu sebulan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendalami serta memantapkan konsep gelar pasukan di titik-titik terluar dan terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja Bidang Polhukam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/1), Presiden Jokowi secara khusus menekankan pada pentingnya menciptakan paradigma baru gelar pasukan TNI, yang sesuai dengan arah pembangunan nasional, yaitu membangun dari titik terluar dan terdepan negeri ini.

"Presiden memberikan waktu satu bulan. Presiden memberikan atensi penuh agar ini bisa diwujudkan pada era pemerintahan beliau, sehingga dengan demikian negara yang seluas ini tidak hanya dijaga hanya dari Pulau Jawa," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan nasional harus bersifat Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris sehingga diperlukan penguatan sistem pertahanan yang dapat menjaga kebinekaan di negeri ini.

"Perlu ada tempat-tempat untuk memperkuat dan sekaligus menjaga kebinekaan. Misalnya, jika prajurit TNI ditugaskan di mana saja, tentu bisa menikah dengan gadis setempat, sehingga tidak terlalu Jawa sentris," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah membangun wilayah-wilayah yang berada di titik terluar dan terdepan negeri agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dijadikan sebagai pusat penggerak dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dalam dua tahun terakhir kita fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun Kawasan Timur, Kawasan Perbatasan, dan pulau-pulau terdepan di Indonesia. Kita juga ingin pembangunan dilakukan lebih merata untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, terutama di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia," kata Presiden Jokowi.