Bersama Ahok, Djarot Siap Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi

Kamis, 26 Januari 2017 | 19:18 WIB
LT
FH
Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: FER
Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat menghadiri pengobatan gratis yang digelar PDIP di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Januari 2017.
Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat menghadiri pengobatan gratis yang digelar PDIP di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Januari 2017. (Lenny Tristia)

Jakarta - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, dirinya bersama pasangannya, Calon Gubernur (Cagub) DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membangun reformasi birokrasi yang bersih, bebas korupsi dan tidak ada pungutan liar (pungli). Hal itu sudah dilakukan mereka berdua saat memimpin Kota Jakarta dan akan diterapkan kembali saat mereka terpilih kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

"Pasti. Kita akan membangun bagaimana birokrasi itu yang bersih, tidak pungli, tidak melakukan korupsi dan betul-betul melayani dengan sepenuh hati. Itu kan misi kita dan itu yang dijalankan oleh masa pemerintahan Basuki-Djarot," kata Djarot seusai blusukan di Pengadegan Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (26/1).

Untuk mewujudkan misinya itu, kata Djarot, dirinya bersama Ahok selalu blusukan ke kampung-kampung bertemu dengan warga. Untuk mendengar aspirasi dan keluhan dari warga, kemudian untuk mengetahui apakah masih pungli dalam pelayanan publik yang dialami warga.

"Makanya ketika saya blusukan ketemu sama warga, saya tanyakan masih ada pungli-pungli di lapangan?," ujarnya.

Djarot sendiri merasa senang mendengar jawaban warga yang mengatakan tidak ada pungli ketika mendapatkan melayani publik.

"Mereka mengatakan tidak. Bahkan yang paling bangga, senang itu mereka sampaikan bahkan uang pun itu mereka (petugas) tidak mau. Artinya apa? Artinya sudah ada perubahan mindset ya di tingkat pelayanan pada birokrasi dan pada masyarakat ya, perubahan seperti itu dan itu bagus," jelasnya.

Djarot mengungkapkan, warga jangan memberi uang kepada para petugas pelayanan publik karena sudah cukup dengan senang ucapan terima kasih. "Saya bilang jangan diberi uang, dengan ucapan trima kasih saja mereka sudah senang," tuturnya

Sebab, petugas pelayanan publik baik di kelurahan maupun kecamatan sudah digaji cukup tinggi. Sehingga mereka tidak lagi mau menerima suap atau uang dari warga.

"Karena apa? Karena mereka sudah digaji tinggi. Mereka sudah dibayar dengan cukup tinggi begitu saja. Itu luar biasa, dikasih duit enggak mau. Bukan satu dua kali saya temukan seperti itu. Banyak orang mengatakan dikasih duit ucapan terima kasih enggak mau. Mau dikasih Rp 50.000 atau Rp 100.000 itu berapa pun enggak mau," jelasnya.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon