Djarot: Waktu Lima Tahun Tidak Cukup Bangun Jakarta

Jakarta - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, waktu lima tahun tidak cukup membangun Kota Jakarta. Karena itu, harus ada satu garis-garis haluan Kota Jakarta 20 atau 30 tahun kedepan seperti apa. Supaya pembangunannya konsisten meski harus berganti pemimpin.

"Nah umumnya, biasanya kalau ganti pejabat, kebijakan lama dia enggak mau lanjutkan. Dia mau baru lagi. Padahal kalau menurut kami, sekarang kalau melihat Jakarta sudah on the track, jangan balik lagi yang ke lama," kata Djarot seusai blusukan di Pasar Cikini Ampiun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Djarot mencontohkan, program normalisasi sungai yang dilakukan selama ini sudah tepat dengan memindahkan warga bantaran sungai ke rumah susun (rusun).

Menurutnya, jika ada yang lebih baik dari program normalisasi sungai yang telah dilakukan Ahok-Djarot, seharusnya pasangan calon (paslon) yang lain memberikan pemahaman kepada warga yang masuk akal dan rasional.

"Mana mungkin kita membangun rumah di sepanjang bantaran sungai, apa pun sistemnya. Oleh sebab itu, kasih dong pemahaman kepada warga yang masuk akal, yang rasional, yang bisa diterapkan, bukan sekedar wacana," tukasnya.

Mantan Wali Kota Blitar ini mempertanyakan program normalisasi sungai yang direncanakan paslon nomor satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang tidak akan memindahkan warga di bantaran sungai. Mereka akan tinggal disitu dan direncanakan akan dibuat teknologi kampung apung.

"Tetap mereka tinggal disitu. Kemudian kita bangun tapi tidak memindahkan mereka. Lah kalau itu kan, dia tetap tinggal di bantaran sungai. Apa teknologi rumah apung? Bagaimana menjelaskannya? Kemarin saya tanya begitu. Bagaimana konkretnya kayak apa?," paparnya.

Dari debat kedua kemarin, Djarot mengaku tidak mendapatkan penjelasan konkrit mengenai rencana Kampung Apung. Bagaimana langkah konkrit untuk membangun kampung apung tersebut di bantaran sungai.

"Bagaimana konkritnya kayak apa? Kalau saya sih masih belum jelas begitu ya. Warganya bisa menilai. Apa rumahnya digotong, digeser begitu? Digeser sebelahnya ada rumah. Apa digeser sampai Jonggol sana," ucapnya.

Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini juga mempertanyakan Program Agus-Sylvi yang akan membangun rumah di tanah seluas 390 hektar yang berada di bantaran sungai.

"Tolong tunjukkan tempatnya dimana? Apa tetap di bantaran sungai. Kalau iya, kami melanggar PP No. 38 tahun 2011 tentang Sungai. Padahal yang tanda tangan Pak SBY. Kami ini melaksanakan dan setuju dengan PP yang dikeluarkan oleh Pak SBY yang notabene bapaknya Pak Agus," ungkapnya.

Justru, ia bersama Ahok menawarkan program yang masuk akal, rasional dan dapat diterapkan dengan baik. Tetapi kalau pasangan calon (paslon) lain menawarkan program yang hanya sekedar wacana saja, ia tidak bisa protes.

"Ini yang kami tawarkan. Kalau calon yang lain, silakan. Karena apa? Karena mereka pasti menyerang petahana dong. Tapi ingat paslon nomor 1 dan 3 sama-sama bersaing," tegasnya.