Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi XV Siap Diluncurkan

JAKARTA - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV.

"Secara substansi sudah oke. Tapi penyajiannya menurut saya kurang praktis dan efisien," kata Darmin, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3).

Menurutnya, Paket Kebijakan Ekonomi XV bertujuan untuk memangkas aturan (deregulasi), membenahi masalah logistik dan arus barang, serta waktu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan.

"Saya akan melaporkan kepada Bapak Presiden setelah semuanya sudah sesuai diharapkan. Setelah dilaporkan, seperti biasanya akan diumumkan," kata Darmin.

Pemerintah dalam menyusun Paket Kebijakan Ekonomi XV menerima berbagai masukan dari kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesia National Shipowner's Association (INSA), dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). "Mudah-mudahan dalam waktu dekat diluncurkan,"kata dia.

Sebelumnya, Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, bahwa para pelaku bisnis meminta agar biaya logistik bisa diefisienkan sehingga tidak ikut mendorong inflasi yang tahun ini diperkirakan naik dari tahun lalu 3,02%, antara lain karena adanya pencabutan sebagian subsidi listrik pelanggan berdaya 900 VA.

"Intinya beberapa, kawan-kawan itu juga meminta jangan ada beban baru yang dapat menambah biaya operasi dan berakibat meningkatkan inflasi. Ini seperti minta moratorium CHC (container handling charges)/THC (terminal handling charges) dan dibolehkannya kapal bekas di atas usia 15 tahun untuk kapal khusus pengangkut migas. Hal lain, pengusaha minta agar kapal asing jangan tramper (kapal dengan tujuan/rute dan jadwal yang tidak tetap)," kata Edy Putra.

Tidak Fokus
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai, paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis oleh pemerintah tidak fokus berdasarkan sektor yang ingin dituju, sehingga tidak kunjung menunjukkan hasil. Padahal, tujuan utama pembentukan paket-paket itu untuk mendorong daya saing industri nasional, meningkatkan lapangan kerja, daya beli masyarakat, dan memacu pertumbuhan.

"Paket kebijakan belum berdampak pada peningkatan indikator-indikator tersebut. Kenapa? Paket-paket kebijakan tidak fokus, misalnya ingin menggerakkan sektor industri, apa saja yang dibuat?," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu dilakukan analisis paket kebijakan berdasarkan pada sektor utama yaitu sektor pendukung industri dan dampak ke sektor lainnya.

Selain itu, kata Ahmad, ekspektasi dari paket kebijakan tersebut sangat besar untuk jangka pendek. Tetapi ternyata, untuk jangka pendek belum ada dampak signifikan. Menurut dia, ekspektasi pasar yang besar itu perlu dikelola, sehingga pasar tidak menilai bahwa paket kebijakan tersebut gagal. Karena, dampak dari paket-paket ini tidak akan terasa dalam jangka pendek.

Ia menambahkan, paket-paket kebijakan yang dikeluarkan juga tidak dimbangi dengan keselarasan di pemerintah daerah. Masih ada pemda yang merasa paket-paket kebijakan itu belum disosialisasikan. (nov/yos)