JK Tegaskan Pemerintah Tak Mencampuri Pilkada DKI Putaran Kedua

Jakarta - Menjelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta putaran kedua, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali mengingatkan semua pihak untuk mengedepankan prinsip demokrasi. Dalam artian, dukungan politik adalah hak partai politik (parpol). Sedangkan, pilihan politik adalah hak masyarakat dan pemerintah tidak ikut campur di dalamnya.

"Soal pilkada, pemerintah tidak mencampuri urusan partai. Partai kan punya pilihan siapa yang mendukung nomor dua atau nomor tiga itu kan keliatan, itu hak masing-masing. Jadi, kita membina demokrasi dengan baik bahwa pilihan itu ditangan masing-masing," kata JK, Selasa (4/4).

Namun, JK mengingatkan, dukungan parpol tidak menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Sebab, lanjut dia, yang memilih adalah rakyat.

"Terbukti, hasil pilkada DKI putaran pertama pasangan urut satu yang didukung oleh 30 persen suara parpol hanya mendapat suara 17 persen. Kemudian, pasangan urut dua yang didukung oleh 50 suara persen parpol mendapatkan suara sekitar 43 persen suara. Selanjutnya, pasangan urut tiga yang didukung hanya 20 persen suara parpol justru mendapatkan sekitar 40 persen suara," kata JK.

Tidak Memecah-Belah Bangsa

Menyoal perbedaan pendapat yang ditimbulkan dari perbedaan pilihan politik, JK mengatakan, perbedaan tersebut adalah hal wajar yang terjadi. Meskipun, ditegaskannya, perbedaan yang diperlihatkan sejauh ini masih sebatas perbedaan pandangan dan tidak memiliki kecenderungan memecah-belah bangsa.

"Soal pilkada, khususnya DKI, di mana-mana pilkada itu pasti ada pro pihak satu dan pihak lainnya. Kalau kelihatannya itu memecah dia punya pandangan, tidak memecah orang kita sebagai bangsa, tidak. Waktu pilpres (pemilihan presiden) jelas ini memilih nomor satu, ini nomor dua. Kadang-kadang serumah tapi setelah itu ketawa-ketawa lagi. Sama juga dengan pemilu, ini tidak akan memecah bangsa ini. Kita sudah pengalaman itu," ungkapnya.

Dalam pandangannya, usai pemilihan pasti situasi politik akan kembali cair. Oleh karena itu, tidak dikhawatirkan akan sampai menimbulkan perpecahan bangsa.

"Begitu habis pilkada nanti, semua pada peluk-pelukan nanti itu. Jangan terlalu khawatir. Bahwa ada perbedaan pendapat, di mana-mana ada beda pendapat tapi tidak akan masalah," ujarnya.