Dijelaskan Panjang Lebar, Ahok Tetap Bingung Konsep Rumah Anies

Jakarta - Setiap gubernur Jakarta pasti menghadapi masalah ini: bagaimana menyediakan perumahan bagi warganya yang tumbuh pesat sementara lahan tidak bertambah dan harga tanah tidak terjangkau?

Hal tersebut menjadi perdebatan cukup sengit antara calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan penantangnya Anies Baswedan. Dalam acara debat di Hotel Bidakara, Rabu (12/4) malam, mengemuka perbedaan pendekatan antara dua orang tersebut dalam soal kebijakan perumahan.

Ahok sebagai petahana memberi solusi rumah susun layak huni dan membuka lahan baru lewat reklamasi, sementara Anies lebih menekankan pada metode pembiayaan rumah yang terjangkau, bukan menyediakan bangunannya.

Debat dimulai dengan pertanyaan Ahok tentang program Anies dan pasangannya Sandiaga Uno dalam penyediaan rumah dengan uang muka nol rupiah. Ahok mengaku bingung dengan solusi tersebut.

"Saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak, atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan Rp 7 juta atau Rp 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji Rp 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Lalu nggak mungkin rumah tapak karena tanahnya mahal. Ini adalah rumah susun. Ini agak membingungkan," kata Basuki.

Berikut jawaban Anies: "Kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaan ini penting, karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun, dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah, di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tetapi kalau kita hanya top-down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya."

Ketika diminta tanggapannya oleh moderator Ira Koesno, Basuki yang terlihat serius menyimak penjelasan Anies itu berkata: "Tidak menjawab yang saya tanya sebetulnya."

Kemudian Basuki membandingkan dengan kebijakan yang dia tempuh untuk membangun rumah susun dan mendorong warga yang berada di pemukiman kumuh pindah ke sana demi hidup yang lebih sehat. Basuki mengacu pada standar PBB bahwa hunian yang layak bagi satu keluarga minimal memiliki luas 36 meter persegi.

Kalau warga miskin membeli rumah sendiri, mereka cenderung tinggal di gang-gang sempit yang tidak layak huni. Kalau mereka mau pindah, misalnya dari perbandingan tanah 100 m2 pindah ke rusun akan mendapat 250 m2, kata Basuki.

"Tidak mungkin rakyat miskin di Jakarta mempunyai rumah yang layak ukuran 36 minimal, kalau tidak kami yang menyediakan," ujarnya.

"Itu boleh dipakai seumur hidup, sampai anaknya bisa kuliah. Kuliah kan tiga tahun, bisa beli rumah lebih baik, harapannya seperti itu."

Penjelasan Kedua
Anies bersikeras bahwa solusi dari pihaknya tetap bisa dijalankan.

"Yang menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal. Bukan di bulan-bulan terakhir -- 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya, dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan," kata Anies.

"Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu tidak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia, jadi ini soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak kepada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua tahun ketiga teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tetapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya kepada yang miskin agar punya rumah."

Setelah dua kali penjelasan tersebut, apakah Basuki mulai paham?

"Saya jujur saja dari tadi nggak menemukan jawabannya, ini terlalu retorika," tukas mantan bupati Belitung Timur itu.

"Ini fakta. Tadi Bapak mengatakan 41% orang nggak punya rumah. Itulah kenapa kami ngotot di pulau reklamasi. Kita harus berpikir 30 tahun akan datang, penduduk tambah banyak, mau tinggal di mana? Rumah begitu mahal. Maka kami pengin setengah dari pulau itu punya kami, DKI, sehingga kami bisa membangun. Anak-anak muda, orang miskin bisa tetap tinggal di pulau. Tapi itu rumah yang kami subsidi, kami sediakan inkubator, nggak usah bayar, hanya bayar pemeliharaan."